Home » Aceh » Wow, Dana Desa Aceh Selatan Tahun 2025 Rp. 268 Milliar

Wow, Dana Desa Aceh Selatan Tahun 2025 Rp. 268 Milliar

73096b334e88bbc3de5f14ff95614012

ACEH SELATAN – Kementrian Keuangan Republik Indonesia telah mengalokasikan anggaran untuk seluruh Desa yang ada di Indonesia tak terkecuali Kabupaten Aceh Selatan. Berdasarkan informasi yang diperoleh Presentatif, Minggu 22 Desember 2024 dari laman www.djpk.kemenkeu.go.id untuk 260 Desa di Kabupaten Aceh Selatan tahun 2025 mendapatkan anggaran sebesar Rp. 268.998.135 (Dua Ratus Enam Puluh Delapan Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Seratus Tiga Puluh Lima Rupiah).

Begitupun, pembagian dana untuk masing -masing desa di Kabupaten Aceh Selatan berbeda-beda tergantung status desa dan ada juga desa yang memperoleh alokasi kinerja sehingga jumlah yang diterima lebih banyak dari desa yang tidak memperoleh alokasi kinerja.

Di Aceh Selatan misalnya, dari total 260 desa, ada 37 desa yang memperoleh alokasi kinerja dengan jumlah Rp.258.510.000 (Dua Ratus Lima Puluh Delapan Juta Lima Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) masing -masing desa. Sehingga, jumlah penerimaan dana desa antara desa yang memperoleh alokasi kinerja dengan yang tidak memperoleh alokasi kinerja berbeda.

Untuk diketahui, dana desa (DD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diperuntukkan untuk pembangunan sarana dan prasarana desa, pemberdayaan masyarakat, operasional pemerintah desa, ketahanan pangan, serta penguatan ekonomi desa melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMDES).

Sementara itu,alokasi dana desa (ADD) yang bersumber dari Anggota Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten diperuntukkan untuk pembayaran siltap perangkat desa seperti kepala desa, kaur dan kasie serta kepala dusun. Jadi, pembayaran siltap perangkat desa melalui ADD memang sudah menjadi kewajiban pemerintah Kabupaten yang harus dilaksanakan.

Di Aceh Selatan misalnya, berdasarkan PP Nomor 11 Tahun 2019 ,besaran penghasilan tetap kepala desa pal paling sedikit Rp.2.426.640 atau setara dengan 120 persen dari gaji pokok pegawai negeri sipil (PNS) golongan II/a.

Kemudian, penghasilan tetap sekretaris desa paling sedikit Rp 2.224.420 atau setara dengan 110 persen gaji pegawai negeri sipil (PNS) golongan II/a. Selanjutnya, besaran penghasilan tetap perangkat desa lainnya paling sedikit Rp. 2.022.200 atau setara dengan 100 persen gaji pegawai negeri sipil (PNS) golongan II/a.|HS

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…