Home » Aceh » Anggota DPRA Minta Pemerintah Aceh Lunasi Pekerjaan Rumah Layak Huni Tahun 2022

Anggota DPRA Minta Pemerintah Aceh Lunasi Pekerjaan Rumah Layak Huni Tahun 2022

1734439110_697fa3890a4bb2ed020a

BANDA ACEH – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Fraksi PPP, Tgk. H. Attarmizi Hamid angkat bicara menanggapi terkait keluhan dari pihak rekanan kepada Pemerintah Aceh yang hampir tiga tahun belum membayar penuh utang pekerjaan pembangunan rumah layak huni tahun 2022.

Pasalnya, banyak dari rekanan yang masih terlilit hutang kepada pihak lain seperti tukang,toko bangunan bahkan pada pihak Bank. Parahnya lagi, pemerintah Aceh terkesan cuek bebek sama tidak mau peduli dengan nasib para rekanan tersebut.

“Hingga saat ini masih terlilit utang karena pekerjaan belum dibayar penuh dan tanpa ada kejelasan. Pekerjaan atau pembangunan Rumah Layak Huni (RLH) diperkirakan 49 paket yang belum terbayarkan hutang, dimana 5 unit per kontrak, dengan pagu anggaran sekitar 500 Juta perkontrak.Maka diminta Pemprov Aceh agar mengambil langkah konkrit untuk penyelesaian,” kata legislator dari PPP tersebut, Selasa 17 Desember 2024.

Lebih lanjut, Tgk. H. Attarmizi juga mengungkapkan, pekerjaan itu sebelumnya sudah juga di reviuw oleh pihak Inspektorat dengan Nomor Reviu 700/079/LHR/IA-III/2023 Tanggal 07 Agustus 2023, dan telah dibayar 50% pada awal tahun kemarin dan dijanjikan bayar penuh pada anggaran perubahan tahun 2024.

“Awal tahun kemarin Memang ada pembayaran sebesar 50% setelah sekian lama rekanan menunggu dan dijanjikan bayar penuh di anggaran perubahan tahun ini,” lanjut Tgk.Attarmizi.

Tgk. Attarmizi menambahkan bahwa pihak rekanan sangat kecewa, Pemerintah Aceh terkesan tidak adil dalam hal pembayaran utang dimaksud, karena mayoritas yang belum terbayarkan adalah pekerjaan yang telah selesai 100% alias gagal SPM. Pemerintah justru membayar penuh terhadap pekerjaan yang mengalami penambahan waktu kerja alias tidak selesai dalam waktu kerja yang ditentukan Dinas.

“Pihak (Dinas Perkim) lebih memilih membayar pekerjaan yang mengalami penambahan waktu kerja, alias pekerjaan itu tidak selesai tepat waktu, ketimbang membayar pekerjaan yang yang telah selesai 100% dengan waktu kerja yang dinas beri, ini kan sudah terbalik,” ujarnya.

Ia berharap kepada kepada Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Aceh, Kepada Kepala BAPPEDA Aceh, kepada TAPA serta seterusnya Kepada Pj. Gubernur Aceh untuk segera mengakomodir pelunasan hutang kepada mereka (rekanan) pada anggaran akhir tahun ini.

Menurutnya, mereka para pihak rekanan juga akan mengultimatum Pemerintah Aceh dan pihak terkait jika permintaan ini tidak diindahkan oleh Pemerintah Aceh dan oleh pihak terkait dalam waktu dekat ini. Namun jangan ada aksi dan tuntutan yang dapat merugikan pihak Dinas Perkim.

“Tuntutan para rekanan bukan tanpa sebab akan tetapi mereka mendapat kabar kalau Pemerintah Aceh tidak akan juga mengakomodir pelunasan hutang kepada rekanan tersebut pada akhir tahun 2024 ini,” tutup At Tarmizi. |HS

 

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…