Home » Aceh » Gawat, Ternyata Pemerintah Aceh Belum Bayar Hutang Pembangunan Rumah Layak Huni Tahun 2022

Gawat, Ternyata Pemerintah Aceh Belum Bayar Hutang Pembangunan Rumah Layak Huni Tahun 2022

ilustrasi-rlh

ACEH SELATAN – Salah satu rekanan pembangunan rumah layak huni tahun anggaran 2022, Khaidir Amin merasa kecewa terhadap pemerintah Aceh yang terkesan cuek bebek dan tidak peduli serta belum melunasi pembayaran pekerjaan rumah yang sudah selesai dilaksanakan pada tahun 2022 lalu.

Khaidir Amin menyebutkan pekerjaan itu telah di review oleh Inspektorat sebutnya, dengan Nomor Review 700/079/LHR/IA-III/2023 Tanggal 7 Agustus 2023, yang sebelumnya telah dibayar 50% pada Anggaran Tahun 2024 lalu.

” Sejumlah rekanan mengeluh terhadap nasib mereka dan juga sudah cukup bersabar dalam menghadapi situasi sekarang ini, karna hampir tiga Tahun pekerjaan yang telah selesai dan telah juga serah terima tersebut belum sepenuhnya di bayar oleh pemerintah Aceh,” kata Khaidir Amin, Selasa 17 Desember 2024.

Lebih lanjut, Khaidir Amin menjelaskan dirinya dan kawan – kawan mengaku tidak diprioritaskan oleh pemerintah Aceh padahal pekerjaan mereka adalah membantu menjalankan program pemerintah dalam mengentas kemiskinan.

“Saya dan rekan lainnya juga sampai dengan hari ini masih terlilit hutang kepada pekerja, toko bangunan dan bahkan terhutang kepada pihak Bank,” lanjut Khaidir Amin.

Hal serupa juga diutarakan Hatta yang sangat kecewa karena Pemerintah terkesan tidak adil dalam hal pembayaran hutang pembangunan rumah tidak layak huni tersebut, karena mayoritas yang belum terbayarkan adalah pekerjaan yang telah selesai 100% alias gagal SPM. Parahnya lagi,pemerintah Aceh justru membayar penuh terhadap pekerjaan yang mengalami penambahan waktu kerja alias tidak selesai dalam waktu kerja yang ditentukan Dinas.

” Dinas Perkim lebih memilih membayar pekerjaan yang mengalami penambahan waktu kerja, alias pekerjaan itu tidak selesai tepat waktu, ketimbang membayar pekerjaan kami yang yang telah selesai 100% dengan waktu kerja yang dinas beri,” kata Hatta.

Begitupun, kami meminta kepada Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Aceh, Kepada Kepala BAPPEDA Aceh, Kepada TAPA serta seterusnya Kepada Bapak Pj. Gubernur Aceh melakukan pelunasan hutang pekerjaan pembangunan Rumah Layak Huni yang tahun 2022 lalu.

“Jika permintaan ini tidak diindahkan oleh Pemerintah Aceh dan oleh pihak terkait, maka akan menggeruduk dan akan melakukan aksi protes di kantor Dinas Perkim Aceh bahkan tidak segan – segan untuk menyegel kantor dinas Perkim Aceh,” tutup Hatta.|HS

 

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…