Home » Opini » Menguji Tanggung Jawab Komisi III DPR RI Dalam Pengadaan Peralatan Intelijen Kejagung

Menguji Tanggung Jawab Komisi III DPR RI Dalam Pengadaan Peralatan Intelijen Kejagung

IMG-20241214-WA0043

Opini Oleh : Sri Radjasa, M.BA

PENGADAAN peralatan intelijen di Kejagung dengan nilai fantastis Rp. 5,78 Triliun yang diumumkan pada SIRUP LPSE Kejaksaan Agung RI, telah menuai tanggapan Transparansi Tender Indonesia, karena adanya dugaan mark up harga dan mekanisme lelang yang tidak transparan. Temuan Transparansi Tender Indonesia, tiga vendor peserta lelang pengadaan peralatan intelijen di Kejagung, ternyata sangat diragukan bonafiditasnya, untuk mengikuti lelang senilai ratusan milyar, karena kantor ketiga vendor tersebut, menumpang di perusahaan lain dan tidak memiliki papan nama kantor.

Menanggapi dugaan mark up dari Transparansi Tender Indonesia, Kapuspenkum Kejagung menyatakan, perencanaan pengadaan peralatan intelijen telah ditinjau oleh komisi III DPR RI Ahmad Sahroni, hal ini merupaka bukti akuntabilitas dan telah melalui mekanisme pengawasan proses pengadaan peralatan intelijen di Kejagung. Keterangan Kapuspenkum Kejagung diatas, semakin memperbesar kecurigaan public, terhadap adanya penyelewengan pada lelang peralatan intelijen di Kejagung. DPR memang memiliki kewajiban menjalankan fungsi pengawasan, atas penggunaan APBN dan menilai apakah proyek tersebut sesuai DIPA. Kewenangan untuk menentukan ada atau tidak kerugian negara, dalam pelaksanaan proyek yang sudah sesuai DIPA APBN, adalah BPK RI sesuai amanat UUD 1945. Kemudian untuk menentukan ada tidaknya tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara, dalam pelaksanaan proyek tersebut, adalah tugas dan kewenangan KPK, sebagaimana diatur dalam UU KPK.

Lebih ironi lagi, menurut info yang dapat dipercaya, bahwa alih-alih komisi III mengambil langkah responsive, dengan meminta keterangan pihak Kejagung, terkait pemberitaan tentang dugaan mark up pengadaan peralatan intelijen di Kejagung, wakil ketua komisi III Moh. Rano alfath, justru sibuk mencari tahu siapa dibalik pemberitaan tersebut. Ada upaya membangun narasi untuk mengaburkan substansi dari pemberitaan kasus lelang pengadaan peralatan intelijen di Kejagung. Sikap wakil ketua komisi III DPR RI, dapat memberi dampak psikologis kepada semua pihak yang akan melaporkan dugaan kasus korupsi yang melibatkan pejabat negara. Nampaknya patut diduga wakil ketua komisi III DPR RI Moh Rano Alfath terjangkit Stackholm Sindrome.

Pihak Transparansi Tender Indonesia(TTI) telah mengambil sikap tegas akan melaporkan kepada Presiden Prabowo, kasus dugaan mark up pengadaan peralatan intelijen di Kejagung, dalam rangka memenuhi komitmen Presiden Prabowo dan harapan rakyat untuk mengungkap kasus korupsi yang melibatkan pejabat negara.

Penulis adalah Pemerhati Sosial dan Ekonomi

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…