Home » Daerah » KIP Aceh Selatan Gelar Rapat Pleno Tingkat Kabupaten Pemilihan Gubernur Dan Bupati

KIP Aceh Selatan Gelar Rapat Pleno Tingkat Kabupaten Pemilihan Gubernur Dan Bupati

1001564652

Aceh Selatan – Aceh Selatan – Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Selatan menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Aceh serta Bupati/Wakil Bupati Aceh Selatan tingkat Kabupaten yang berlangsung di gedung Rumoh Agam Tapaktuan, Senin 02 Desember 2024.

Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Ketua KIP Aceh Selatan itu, dihadiri Pj Bupati Aceh Selatan, Cut Syazalisma, S.STP. M,Si, Kapolres Aceh Selatan, Dandim 0107/Aceh Selatan, Kajari Aceh Selatan, Kesbangpol, Ketua DPR Kabupaten Aceh Selatan, para ketua Partai Politik, Saksi Pasangan Calon, PPK dan Panwas Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Selatan.

Dalam keterangannya kepada wartawan, Ketua KIP Aceh Selatan Kafrawi,SE mengatakan, proses rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan perolehan suara ditingkat Kabupaten sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PKPU nomor 18.

“Dalam lampiranya, tahapan pelaksanaan rapat pleno terbuka rekapitulasi dimulai sejak tanggal 29 sampai tanggal 6 Desember. Dimana sebagai mana yang kita ketahui pelaksanaan rapat pleno terbuka rekapitulasi tingkat Kecamatan sudah selesai yang dimulai sejak tanggal 28 sampai 2 Desember” kata Kafrawi.

Lebih lanjut Kafrawi menjelaskan, pelaksanaan rapat pleno terbuka rekapitulasi tersebut pihaknya mengundang seluruh PPK, Panwaslih serta Panwaslihcam dan seluruh saksi pasangan calon Bupati/Wakil Bupati tingkat Kabupaten.

“Pelaksanaan rapat pleno kita mulai dari Kecamatan Labuhanhaji Barat. Selanjutnya situsional, jika nanti kita lihat prosesnya berjalan lancar maka akan kita selesaikan, jika nanti ada kendala kita akan lanjut besok. Karena kita rencanakan rapat pleno tingkat Kabupaten dua hari dari tanggal 2 sampai 3,” lanjut Kafrawi.

Kafrawi menambahkan, pihaknya mengharapkan kepada peserta, baik itu saksi masing-masing pasangan calon maupun penyelenggara agar kita dapat melaksanakan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara penuh rasa tanggung jawab.

“Kita disini bukan adu argumen, tapi kita disini adu dokumen, adu data. Bagaimana dasar kita pelaksanaan rapat pleno ditingkat Kabupaten D hasil. D hasil itu adalah hasil pleno ditingkat Kecamatan, maka akan kita lakukan tingkat Kabupaten berdasarkan D hasil,” sebut Kafrawi.

Kafrawi menegaskan, jika ada kejadian khusus maka sesuai ketentuan yang diatur dalam PKPU 18 pasal 39 ayat 5, ketika ada keberatan saksi maka keberatan saksinya diselesaikan ditingkat Kabupaten jika keberatan saksi belum selesai ditingkat Kecamatan.

“Maka penyelesaiannya berdasarkan pendapat atau pertimbangan dari Panwas, karena susai PKPU 18 kita wajib mempertimbangkan pendapat dan saran dari Panwaslih, maka jika ada kejadian atau keberatan di tingkat Kecamatan, kita wajib menyelesaikan di tingkat Kabupaten, itu untuk pemilihan Bupati. Sedangkan untuk Gubernur jika masih terjadi keberatan saksi maka kita akan mencatat dalam kejadian khusus KWK Kabupaten untuk diteruskan ditingkat Provinsi,” tutup Kafrawi. |HS

 

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…