Home » Daerah » Tingkatkan PAD, DPRK Rekomendasikan Lahirnya Badan Pendapatan

Tingkatkan PAD, DPRK Rekomendasikan Lahirnya Badan Pendapatan

IMG-20241202-WA0045

Aceh Selatan – Berkaitan dengan ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat, DPRK Aceh Selatan mendorong lahirnya instansi yang membidangi pendapatan daerah. Hal tersebut disampaikan oleh Alja Yusnadi, Sekretaris Komisi II DPRK Aceh Selatan kepada media, Senin, 02 Desember 2024

Menurut Alja, struktur pendapatan Aceh Selatan masih didominasi oleh dana transfer, mulai dari Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Otonomi Khusus,”Dari 1,4 triliun pendapatan kita, dominannya dari dana transfer, seperti DAU, DAK, DOKA, dan beberapa dana transfer lainnya,” ungkap politisi Partai Gerindra ini.

Sejauh ini, kata Alja, pemerintah daerah belum maksimal dalam menggali potensi pendapatan daerah dari berbagai sektor potensial, “sejauh ini, PAD kita masih mengandalkan sektor konvensional, belum ada pendapatan asli daerah yang datang dari bagi sisa hasil usaha BUMD, sektor pariwisata,” lanjut anggota DPRK dari daerah pemilihan Aceh Selatan 4 ini.

Untuk menggali potensi pendapatan daerah tersebut, Alja menyarankan agar pemerintah daerah memperkuat Tim ekonomi, salah satunya melalui penguatan peran Badan Usaham Milik Daerah (BUMD), melahirkan Badan Pendapatan Daerah yang bertugas untuk mendongkrak pendapatan daerah,”Sejauh ini pendapatan daerah diurus oleh pejabat setingkat eselon tiga di Badan Pengelolaan Keuangan, kita merekomendasikan untuk lahirnya Badan baru, sehingga bisa lebih fokus dan terarah, dan juga memperkuat peran BUMD” lanjut anggota Badan Anggaran DPRK Aceh Selatan.

Sebagai langkah kongkrit, Alja menyarankan agar pemerintah daerah menyiapkan rancangan qanun organisasi pada program legislasi tahun 2025,” Sebagai Langkah kongkrit, pemerintah daerah harus memasukkan rancangan qanun organisasi badan pendapatan daerah untuk masuk dalam program legislasi daerah tahun 2025,” papar Alja.

Menurut Alja, hal tersebut sudah menjadi kesepakatan komisi II DPRK Aceh Selatan dengan Badan Pengelolaan Keuangan dalam rapat kerja yang dilaksanakan belum lama ini,” Badan Pengelolaan Keuangan sebagai leading sektor nya sudah kita panggil, dan secara prinsip sudah sependapat, oleh karena itu masukkan draf rancangan qanun dalam prolegda tahun 2025,” lanjut Alja.

Masih menurut anggota Badan Legislasi DPRK Aceh Selatan ini, Langkah kongkrit untuk melahirkan Badan Pendapatan Daerah sejalan dengan rencana Presiden Prabowo untuk membentuk Kementrian Penerimaan Negara,”Kita harapkan ada perbaikan dalam hal penerimaan pendapatan asli daerah pada pemerintah Manis kedepan, sesuai dengan kebijakan Presiden Prabowo,” tutup Alja.|HS 

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…