Home » Hukum » Terlibat Dalam Politik, Oknum Ketua dan Anggota PPS di Aceh Tenggara Diberhentikan

Terlibat Dalam Politik, Oknum Ketua dan Anggota PPS di Aceh Tenggara Diberhentikan

18_58_11_20241020-ketua-kip-aceh-tenggara-ilham

ACEH TENGGARA_Safran Solin diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Sebungke Kecamatan Lawe Sigala Aceh Tenggara karena terbukti terlibat politik praktis.

Hal serupa juga dialami Dussamad, anggota PPS Desa Terutung Payung Hulu, Kecamatan Bambel.

Ketua Komisi Independen Pemilihan Aceh Tenggara Ilham mengungkapkan, “Ketua dan Anggota PPS atas nama Safran Solin dan Dussamad telah kita berikan sanksi berupa pemberhentian tetap dengan tidak hormat” ungkapnya Senin 21 Oktober 2024

Dia mengatakan, dasar pemberhentian ketua dan anggota PPS itu menindaklanjuti rekomendasi Panwaslih lantaran keduanya kedapatan melanggar kode etik penyelenggara pemilihan.

KIP Aceh Tenggara selanjutnya menggelar rapat pleno dan menindaklanjuti rekomendasi tersebut sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

Ilham menegaskan, kepada PPK, PPS, KPPS untuk tetap bersikap netral dan tidak terlibat dalam politik praktis, serta menghindar dari tindakan yang bersifat partisan mendukung calon tertentu pada Pilkada 2024.

“Pemecatan dua orang PPS ini sebagai bentuk kita penyelenggara untuk tetap netral dan menjadi pelajaran agar lebih bersikap netral dan menjaga integritas. Sehingga pilkada di Aceh Tenggara bisa menghasilkan pemimpin yang berkualitas,” ucapnya. 

Ilham berharap kepada seluruh masyarakat Aceh Tenggara untuk ikut andil mengawasi penyelenggara pilkada. Dia juga mengimbau warga untuk melaporkan ke Panwaslih dengan segera apabila menemukan penyelenggara melakukan politik praktis. “KIP Agara tidak main-main, jika ada penyelenggara melakukan politik praktis akan kami tindaklanjuti dan melakukan pemberhentian dengan tidak hormat,” tegasnya.(Sultan Habibi)

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…