Home » Daerah » DEM Aceh Minta PJ Gebernur, Alih Kelola Wilayah Kerja Pertamina EP Segera Dituntaskan

DEM Aceh Minta PJ Gebernur, Alih Kelola Wilayah Kerja Pertamina EP Segera Dituntaskan

IMG_20241003_231224

ACEH BARAT_ Dewan Energi Mahasiswa (DEM) Aceh menyebutkan berapa pentingnya alih kelola Blok Pertamina EP kepada Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) di bawah kepemimpinan Pj Gubernur Aceh yang baru, Jum’at 4 Oktober 2024.

Faizar Rianda Presiden Dewan Energi Mahasiswa (DEM) Aceh mengatakatan Proses alih kelola ini mengalami kemunduran signifikan dan terhenti pada tahap akhir. 

“Alih kelola ini merupakan hak masyarakat Aceh yang telah dijamin oleh Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh serta Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2015. Keduanya memberikan wewenang bagi Aceh untuk mengelola sumber daya alamnya sendiri melalui Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA),”sebut Faizar.

Sejak dimulainya proses mediasi pada 2021, alih kelola Wilayah Kerja Pertamina EP di Aceh belum mencapai keputusan final, meskipun sudah hampir satu tahun berlalu sejak Focus Group Discussion (FGD) terakhir. 

“Salah satu tantangan utama adalah penolakan Pertamina EP untuk melaksanakan mekanisme Carve Out, yang seharusnya memisahkan wilayah kerja sesuai peraturan yang berlak,”Ujar Faizar.

Menurut Faizar, sebagai alternatif, Pertamina EP justru mengusulkan agar BPMA bergabung dengan SKK Migas. Namun, setelah beberapa kali mediasi, BPMA, SKK Migas, dan Pertamina EP akhirnya sepakat mengenai Term and Condition yang diharapkan dapat menjadi langkah positif menuju penyelesaian masalah alih kelola ini.

“Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No.257.K/MG.01/MEM.M/2023 pada 26 Mei 2023 yang menginstruksikan pengalihan sebagian Wilayah Kerja Pertamina EP kepada BPMA melalui mekanisme Carve Out seharusnya menjadi dorongan untuk mempercepat proses ini,”ungkap ,”sebut Faizar.

Namun, Kata Faizar, meski pembahasan teknis mengenai koordinat Wilayah Kerja telah selesai dan proposal Term and Conditions diajukan kepada Dirjen Migas pada November 2023, keputusan akhir masih tertunda.

“Adapun gugatan dari Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Februari 2024 yang meminta pelaksanaan alih kelola sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2015 juga menambah tekanan bagi pemerintah untuk segera menyelesaikan proses ini,”imbuh Faizar . 

Kata Faizar, YARA menuntut agar kontrak kerja sama yang melibatkan Pertamina, SKK Migas, dan BPMA dapat segera dialihkan sebelum tenggat waktu pada 30 Desember 2023.

Alternatif lain yang diajukan oleh Pertamina EP melibatkan afiliasinya, PT Pertamina Hulu Energi Aceh Darussalam, untuk mengelola wilayah kerja seluas 1.558 kilometer persegi. 

Namun, opsi ini perlu mendapatkan persetujuan dari BPMA dan SKK Migas pada 28 Maret 2024, setelah evaluasi mendalam untuk tercapai kesepakatan antara BPMA, SKK Migas, dan Pertamina Hulu Energi mengenai mekanisme Carve Out Area Rantau, yang diharapkan dapat menjaga kelangsungan operasi sekaligus memastikan bahwa proses alih kelola berlangsung sesuai regulasi.

“Sebelum kesepakatan ini resmi diterapkan, BPMA dan SKK Migas bersepakat untuk menyampaikan rekomendasi kepada Gubernur Aceh sebagai bentuk penghormatan terhadap kewenangan Pemerintah Aceh,”ujar Faizar.

Faizar menyebutkan rekomendasi ini telah disampaikan kepada Pj Gubernur Aceh sebelumnya, pada 16 April 2024. Meskipun Menteri ESDM telah memberikan persetujuan, hingga saat ini surat tersebut belum ditandatangani.

“Dalam konteks ini, DEM Aceh mendesak Penjabat Gubernur Safrizal untuk segera menyetujui dan menandatangani pengalihan pengelolaan Wilayah Kerja Pertamina EP. Dengan pengalaman beliau yang luas dan pernah menjabat di posisi strategis dalam pemerintahan Aceh, diharapkan beliau memiliki pemahaman mendalam mengenai pentingnya langkah ini,”tandas Faizar.

Menurut Faizar, penundaan dalam proses ini, tidak hanya merugikan pemerintah daerah, tetapi juga masyarakat Aceh yang seharusnya sudah dapat menikmati manfaat dari pengelolaan mandiri sumber daya migas. 

“Kami percaya bahwa dengan kepemimpinan beliau, Aceh dapat segera mengambil langkah progresif menuju kemandirian energi,”imbuh Faizar.

“Kami sangat berharap Pj Gubernur Safrizal untuk segera menyetujui dan menandatangani pengalihan itu,”tutup Faizar.||Alfianpasee

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…