Home » Aceh » PT. Mifa Bersaudara Tidak Pernah Melihat Isi Dokumen Amdal

PT. Mifa Bersaudara Tidak Pernah Melihat Isi Dokumen Amdal

IMG_20241001_150340

ACEH BARAT_ Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat, Hermanto menduga perusahaan PT. Mifa Bersaudara tidak pernah malihat maupun membaca isi Amdal, hal itu disebutkan karena selama ini perusahaan tidak pernah memberikan kompensasi kepada warga setempat.

“Di dalam Amdal sudah jelas dijelaskan dampak positif maupun negative, jadi perusahaan tidak ada alasan untuk tidak memberikan kompensasi untuk warga,”ujar Hermanto, Selasa, 1 Oktober 2024.

Hermanto mengatakan terkait kompensasi Rp. 1 Juta Per KK tidak ada kaitanya dengan pemberian dana Corporate Social Resposibility (CSR).

“Disitulah kan ada tertulis terkait analisis kebijakan, maka kompensasi itu tertuju pada kebijakan,”tegas Hermanto.

Kata Hermanto, solusi untuk kompensansi ada, maka dengan itu dirinya curiga kenapa pihak perusahaan setelah membuat dokumen Amdal tidak melihatnya kembali.

“Berarti dokumen-dokumen Amdal yang ada sama perusahaan tidak pernah dilihat, padahal disitu sangat jelas tertulis terkait analisis kebijakannya, termasuk memberikan kompensasi, masalah besarannya itu relatif, jadi dokemen amdal ini untuka apa?, pihak perusahaan harus menjalankan dokumenini,”ungkap Hermanto.

Selain itu, Hermato menyebutkan bahwa perusahaan PT. Mifa Bersaudara memang wajib untuk memberikan kompensasi kepada warga yang terdampak dari debu batubara diduga dari perusahaan tersebut.

“Karena itu ada dasarnya di Amdal sangat jelas ditulis, saya yakin bapak-bapak ini gak membaca maupun melihat amdal itu, mungkin untuk sebagai pajangan saja, itu saya yakin, kalau bapak-bapak membaca pasti melakukan sesuai dengan yang tertulis di Amdal,”cetus Hermanto diruang RDP pada, Senin, 30 Oktober 2024.

Sementara itu, kata Hermanto meski sudah disampaikan kebenaran tersebut pihak perusahaan tetap tidak memberikan kompesasi dari permintaan masyarakat Rp. 1 Juta Per KK.||Alfianpasee

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…