Home » Hukum/Kriminal » Penerbitan PKKPR Kepada PT.ALI Diduga Cacat Hukum, Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan Diminta Tinjau Ulang

Penerbitan PKKPR Kepada PT.ALI Diduga Cacat Hukum, Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan Diminta Tinjau Ulang

IMG-20240930-WA0231

ACEH SELATAN_ Persoalan konflik lahan antara warga di Gampong Teungoh Kecamatan Trumon ternyata masih menimbulkan masalah. Penerbitan Surat Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) Nomor: 2105410311101007 tanggal 21 Mei 2024 oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan terkait lahan seluas 13.567.547 M2 untuk kawasan sawit PT.ALIS diduga cacat formil.

Kuasa Hukum Mukhsin, salah satu warga yang merasa dirugikan atas terbitnya nya surat PKKPR Maman Supriadi kepada Presentatif, Selasa (1/10) mengatakan penyebab terjadinya konflik lahan antara masyarakat dengan pihak PT. ALIS di picu karena terbitnya surat PPKPR oleh pemerintah daerah untuk PT.ALIS, karena lahan selama ini milik masyarakat diperuntukkan untuk perkebunan sawit PT. ALIS hal tersebut termasuk lahan milik Mukhsin yang telah lama digarapnya dengan bukti kepemilikan jual beli.

Namun, tiba-tiba pada tahun 2024 diklaim lahan tersebut milik PT.ALIS karena masuk dalam bagian lahan miliknya berdasarkan bukti surat PKKPR. Sedangkan lahan tersebut tidak pernah dijual oleh Mukhsin kepada orang lain maupun kepada PT. ALIS.

“Berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku salah satu syarat untuk mengajukan permohonan lahan kawasan perkebunan untuk kegiatan berusaha bagi pemohon harus melampirkan bukti surat penguasaan tanah ke dinas terkait,” kata Maman Supriadi.

Faktanya masyarakat Gampong Teungoh dan Mukhsin selaku pemilik lahan tidak pernah mengalihkan lahan kepada siapapun termasuk pihak PT.ALIS dan jelas itu bukan lahan milik PT. ALIS. Ironisnya lagi, surat bukti penguasaan tanah yang diajukan oleh PT. ALIS ke dinas terkait tidak ada atau ada surat tersebut dilampirkan akan tetapi patut di duga tidak sah yang seharusnya pemerintah daerah sebelum menerbitkan surat PKKPR harus lebih berhati-hati karena lahan tersebut merupakan lahan masyarakat bukan lahan milik negara.

“Maka akibatnya bila surat PKKPR tersebut menjadi dasar alas BPN untuk penerbitan Hak Guna Usaha PT. ALIS. HGU tersebut cacat formil dapat dibatalkan di Pengadilan Tata Usahan Negara (PTUN),” lanjut Maman Supriadi.

Maman Supriadi menyebutkan, atas penerbitan PKKPR tersebut Pemerintahan Daerah wajib bertanggung jawab untuk menyelesaikan persoalan lahan sebelum ditingkatkan menjadi HGU, agar adanya kepastian hukum bagi masyarakat dan tidak menimbulkan konflik lahan di masa akan datang antara masyarakat dengan pihak PT. ALIS, tentu itu menjadi harapan dari masyarakat.

Begitupun, mengenai hal tersebut kami sudah 2 kali menyurati pemeritah daerah agar dapat menyelesaikan persoalan hukum namun hingga saat ini tidak ada tanggapan. 

Akibat kurangnya respon dari pemerintah daerah pada hari Senin (30/9) melaporkan persoalan tersebut ke Kementerian ATR/BPN RI di Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, pejabat Dirjen ATR serta memohon agar tidak menerbitkan HGU demi menghindari konflik lahan antara masyarakat dengan pihak PT. ALIS.

” Dalam kesemptan ini kami memohon kepada pemerintahan daerah Aceh Selatan agar dapat segera menyelesaikan konflik lahan tersebut demi kepastian hukum,” tutup Maman.(HS)

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…