Home » Aceh » YARA Dukung DPRA tiadakan Paripurna untuk Bustami

YARA Dukung DPRA tiadakan Paripurna untuk Bustami

IMG-20240922-WA0029

BANDA ACEH_ Kepala Perwakilan YARA Kota Banda Aceh, Yuni Eko Hariatna atau akrab di sapa Haji Embong, mendukung Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) tidak melaksanakan rapat paripurna Penandatangan komitmen Pasangan Calon Gubernur/Wakil Gubernur menjalankan MoU Helsinki dan Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) dihadapan anggota DPRA yang itu merupakan kewenangan DPRA. 

Dukungan ini disampaikan langsung oleh Haji Embong, Karena menurutnya, Bustami selama menjalankan tugasnya sebagai Sekda maupun Pj Gubernur Aceh, tidak terbukti telah memperjuangkan UUPA dan MoU Helsinki.

Pada saat menjabat sebagai Pj Gubernur, banyak hal yang bisa dilakukan oleh Bustami untuk memperjuangkan Implementasi UUPA dan MoU Helsinki. Namun, tidak ada yang dilakukan oleh Bustami terhadap kedua hal tersebut.

“Kami mendukung langkah DPRA yang tidak melaksanakan paripurna penandatangan komitmen menjalankan UUPA dan MoU Helsinki kepada Bustami. Karena dalam pandangan kami, saat dia menjabat Pj Gubernur, Bustami, tidak menunjukkan kerja dan kebijakan untuk memperjuangkan UUPA dan MoU Helsinki.

Pada saat menjabat sebagai Pj Gubernur, sudah terbukti tidak komit untuk menjalankan UUPA dan MoU Helsinki. Jadi, untuk apa lagi diberikan kesempatan berkomitmen kedepannya.”kata Haji Embong di Banda Aceh, Minggu (22/9/2024).

Salah satu keyakinan YARA bahwa Bustami tidak akan menjalankan UUPA dan MoU Helsinki adalah ketika Bustami tidak bersedia menandatangani pengalihan Blok Migas di Rantau Kuala Simpang dan Rantau Peurlak dari SKK Migas ke Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA).

Blok Migas tersebut, telah diperjuangkan oleh Anggota DPRA, Asrizal Asnawi dan YARA sampai mengugat ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Dan ketika Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menyetujui pengalihan Blok Migas di Aceh dari Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) ke BPMA malah Bustami tidak bersedia menandatangani rekomendasi pemerintah bersedia menerima pengelolaan Blok Migas tersebut sesuai dengan term and condition yang telah disusun oleh SKK Migas, BPMA dan Pertamina sesuai dengan surat dari Menteri ESDM.

Untuk mendesak terkait hal tersebut, YARA harus mengugat Pj Gubernur Bustami ke

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Jakarta Pusat agar segera ditandatanganinya rekomendasi tersebut.

Tindakan Bustami saat itu, menunjukkan ketidak berpihakannya terhadap MoU Helsinki dan UUPA yang dalam UUPA Pasal 160 Undang-Undang tersebut disebutkan, bahwa pengelolaan sumber daya alam Minyak dan Gas Bumi yang berada di darat dan laut di Wilayah Aceh akan dikelola secara bersama antara Pemerintah dengan Pemerintah Aceh dengan membentuk suatu BPMA yang ditetapkan bersama.

“Dugaan keyakinan kami bahwa Bustami tidak akan melaksanakan MoU Helsinki dan UUPA kami dapatkan dalam hal Bustami menolak menandatangani rekomendasi pengalihan Blok Migas di Rantau Kuala Simpang dan Rantau Pereulak yang dikelola oleh Pertamina dengan SKK Migas ke BPMA. 

Padahal, lanjut Embong, pengelolaan seluruh blok migas di dasar dan 12 mil Laut merupakan semangat MoU Helsinki dan UUPA. Ini menunjukkan bahwa Bustami tidak mendukung pelaksanaan MoU dan UUPA.” terang Haji Embong.

Selain itu, kata Embong, YARA juga tidak melihat tindakan serius Bustami saat menjabat Pj Gubernur untuk melaksanakan beberapa butir MoU Helsinki yang mendesak diimplementasikan saat ini, seperti butir 1.3.5 MoU Helsinki, yang berbunyi “Aceh melaksanakan pembangunan dan pengelolaan semua pelabuhan laut dan pelabuhan udara dalam wilayah Aceh.”

Kemudian, lanjut Embong, upaya membentuk Pengadilan HAM sebagaimana telah di sepakati dalam butir 2.2.2 “Sebuah Pengadilan HAM akan di bentuk di Aceh”, butir 3.2.4 MoU Helsinki.

“Pemerintah RI akan mengalokasikan dana bagi rehabilitasi harta benda public dan perorangan yang hancur atau rusak akibat konflik untuk dikelola oleh Pemerintah Aceh”, dan butir 3.2.6. yang menyatakan Pemerintah Aceh dan Pemerintah RI akan membentuk Komisi Bersama Penyelesaian Klaim untuk menangani klaim-klaim yang tidak terselesaikan.

Hal ini, sampai saat ini, masih sangat banyak harta benda masyarakat Aceh yang musnah akibat konflik dan menyebabkan kemiskinan saat itu belum di ganti kerugiannya oleh Pemerintah.

“Kami juga memantau kinerja Bustami saat menjadi Pj Gubernur yang seharusnya saat menjabat sudah mulai melakukan kinerja penguatan implementasi MoU dan UUPA. Namun, kami tidak melihat kerja dan kebijakan yang mengarah pada penguatan implementasi UUPA dan MoU seperti mendorong pembentukan pengadilan HAM, membentuk Komisi Bersama Penyelesaian Klaim, dan juga melakukan pengelolaan pelabuhan laut dan udara oleh Pemerintah Aceh.” tutup Embong.

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…