Home » Aceh » Ratusan Masa Demo di Kantor Panwaslih dan KIP, Desak Tegakkan UUPA Pilkada di Subulussalam

Ratusan Masa Demo di Kantor Panwaslih dan KIP, Desak Tegakkan UUPA Pilkada di Subulussalam

20240920_150458

SUBULUSSALAM – Ratusan massa hari ini mendatangi kantor Panitia Pengawas Pemilihan (Panwasli) dan KIP Kota Subulussalam, mereka mendesak agar Undang Undang Pemerintah Aceh (UUPA) terkait Pilkada harus ditegakkan.

Aksi ini tergabung dari masyarakat setempat. Pasalnya, salah satu paslon calon Wali Kota Subulussalam diketahui bukan orang Aceh dan tidak mempunyai garis keturunan Aceh.

Di depan kantor Panwaslih setempat, massa meminta agar Panwaslih bekerja sesuai tupoksinya dan mengawasi Komisi Independen Pemilihan (KIP) dalam menegakkan UUPA dan Qanun Aceh.

“Di pasal 24 huruf b Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota jelas tertuang, kami meminta Panwaslih bekerja dengan profesional untuk mengawasi KIP,” sampai Ridwan Husain salah satu orator Demonstrasi di kantor Panwaslih, Jumat, (20/09/24).

“Jangan begal aspirasi kami dan jangan lupakan qanun Aceh, Subulussalam ini masih Aceh harus mengikuti peraturan yang disepakati bersama di Aceh ini,” tegasnya.

Pada saat mediasi antara pihak Panwaslih dan perwakilan massa, disana Ketua Panwaslih Suhendri mengatakan, untuk memutuskan atau menggagalkan salah satu paslon yang di tujukan bukanlah ranah Panwaslih melainkan Komisioner KIP Subulussalam.

“Jika ada kecurangan laporkan ke kami, kami akan menanganinya, sedangkan terkait menggagalkan salah satu Paslon ini yang dinilai tidak sesuai Qanun Aceh itu sepenuhnya wewenang KIP,” ujar Suhendri.

Tidak sampai disitu saja, ditengah intensitas curah hujan yang cukup tinggi, massa langsung menyasar ke Kantor KIP Subulussalam.

Di KIP, perwakilan pendemo ini langsung di sambut oleh Ketua Komisioner Asmiadi, Malim Sabar dan Asnawi Hasan. Dikantor KIP mereka langsung mendegarkan tuntutan dari perwakilan Massa.

Dikutip, Ridwan Husain mengatakan dengan tegas, bahwa salah satu Paslon Wali Kota tersebut, bukanlah orang Aceh dan kelahiran di Aceh.

“Ini sangat jelas, ada salah satu paslon yang tidak sesuai dengan Qanun Aceh. Salah satu Paslon ini lahir di luar aceh dan tidak mempunyai garis keturunan orang Aceh, ini dapat kami pastikan,” ungkap Ridwan Husain.

Setelah mendengar langsung tuntutan para perwakilan pendemo itu, Asmiadi menjelaskan mereka bekerja sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan tidak menyampingkan UUPA Qanun Aceh.

“Percayalah, kami disini bekerja sesuai undang-undang yang berlaku, hadirnya bapak-bapak disini tidak menjadi faktor penilaian kami. Jika salah satu paslon ini tidak sesuai syarat Qanun Aceh kami akan langsung mendiskualifikasinya,” jelas ketua Komisioner Asmiadi. (JD)

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…