Home » Aceh » AMP-SAKA Desak KIP Subulussalam Jalankan UUPA

AMP-SAKA Desak KIP Subulussalam Jalankan UUPA

InShot_20240917_110234991

SUBULUSSALAM – Aliansi Mahasiswa Pemuda Sada Kata (AMP-SAKA) mendesak Komisioner Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Subulussalam agar menjalankan Undang Undang Pemerintah Aceh menjelang pemilihan Wali dan Wakil Walikota di Pilkada serentak mendatang.

Butiran MoU Helsinky ini pun kian sarat menjadi perbincangan di tengah-tengah masyarakat setempat, hingga menjadi buah bibir disetiap diskusi Mahasiswa Pemuda Subulussalam itu.

Terkait pemilihan Gubernur Wakil Gubernur Bupati Wakil Bupati dan Wali Kota Wakil Wali Kota, diketahui sepenuhnya telah di atur dalam butir-butir MoU Helsinky dan Undang Undang Pemerintah Aceh (UUPA) Nomor 11 Tahun 2006 serta Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 yang sudah berubah ke Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2024 pasal 24.

“Terkait ini, telah menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat Kota Subulussalam dan Menjadi buah bibir di Setiap diskusi Pemuda dan Mahasiswa Subulussalam, kita mendesak agar Komisioner KIP segera menjalankan butiran MoU Helsinky itu,” sampai Miskan Bancin ketua AMP-SAKA

Menurut Miskan, ketegasan para komisioner KIP Subulussalam ini sangat dinanti-nanti masyarakat setempat. Ditambahkannya, KIP setempat ini tidak ada alasan untuk tidak mengambil keputusan yang sudah jelas tercantum dalam Qanun Aceh tersebut.

“Untuk pemilihan kepala daerah maupun Wali Kota, seluruhnya sudah diatur dalam Qanun Aceh nomor 12 tahun 2016 pasal 24 mengenai definisi orang Aceh juga telah tertuang di dalam Qanun Aceh UUPA Nomot 11 tahun 2006 pada pasal 211,” tandas Miskan.

Nantinya, masih ditambahkan Miskan, jika KIP menetapkan salah satu paslon yang tidak memenuhi kualifikasi pasal 24 huruf b qanun aceh no 12 tahun 2016 sangat jelas KIP telah melanggar Undang-undang.

“Sebagai mana yang telah diatur dalam undang-undang Panwaslih wajib menindak sebagai lembaga pengawas pilkada yang telah di berikan wewenangnya oleh qanun no 6 tahun 2018 tentang penyelenggara pemilihan umum dan pemilihan di Aceh. Kita berharap Panwaslih dapat menjalankan tugasnya seprofesional mungkin,” tandas Miskan. (JD)

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…