Home » Aceh » Kerap Cemari Lingkungan, DPRK Aceh Barat Minta Pemerintah Review Perusahaan Bermasalah

Kerap Cemari Lingkungan, DPRK Aceh Barat Minta Pemerintah Review Perusahaan Bermasalah

IMG_20240910_132758

ACEH BARAT_ Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat, Ahmad Yani, mendesak pemerintah daerah meninjau kembali perusahaan terkait Analis Dampak Lingkungan (AMDAL) terhadap pencemaran lingkungan yang terjadi saat ini, Selasa, 10 September 2024.

Ahmad Yani mengatakan, pemanfaatan sumber daya alam harus diseimbangkan dengan lingkungan hidup, jangan hanya fokus produksi dan ekploitasi sementara ekologi sudah pada fase emergency.

“AMDAL sebagai sarana pemantauan atau sebagai alat kontrol dan koreksi terhadap pelaksanaan suatu kegiatan usaha yang dilakukan perusahaan maupun dalam pelaksanaan operasi proyek, serta untuk terlaksananya perlindungan terhadap lingkungan,”ujar Ahmad Yani. 

Menurut Ahmad Yani, Aceh Barat menjadi suatu paradoks ketika pada kondisi saat ini, demi mendorong masuknya investasi ada wacana untuk mereduksi keberadaan AMDAL sebagai sarana penjagaan terhadap rencana usaha atau kegiatan usaha supaya tidak memberikan dampak buruk pada lingkungan.

“Ini dilakukan untuk menghasilkan keadilan bagi ekologi, biota hidup di darat dan di air bahkan untuk manusia sekitarnya,”sebut Ahmad Yani.

Kata Ahmad Yani, undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan konstitusional mewajibkan agar sumber daya alam dipergunakan untuk sebesar besar kemakmuran rakyat.

“Kemakmuran rakyat tersebut haruslah dapat dinikmati generasi masa kini dan generasi masa depan secara berkelanjutan,”ucap Ahmad Yani.

Pembangunan sebagai upaya sadar dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam untuk, kata Ahmad Yani, Hal itu bisa meningkatkan kemakmuran rakyat, baik untuk mencapai kemakmuran lahir maupun untuk mencapai kepuasan batin. 

“Sehingga pengunaan sumber daya alam harus, selaras, serasi dan seimbang fungsi lingkungan hidup,”tutur Ahmad Yani.

Maka apa yang terjadi hari ini pencemaran laut dan udara dari debu batu bara yang diduga dihasilkan oleh aktifitas perusahaan tambang batu bara PT. Mifa Bersaudara dan PLTU di aceh barat.

“Sudah sepatutnya pemerintah aceh barat maupun pemerintah aceh bahkan kementrian LHK meninjau kembali AMDAL tersebut untuk melakukan adendum melalui Tim uji kelayakan lingkungan Hidup ( TUK-LHK ) yang dibentuk oleh kementrian sendiri,”tutup Ahmad Yani.||Alfianpasee

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…