BANDA ACEH_ Transparansi Tender Indonesia (TTI) menerima surat kedua bernomor 24742/D.4.3/09/2024 Prihal perbaikan Surat Tanggapan tentang Pembangunan Bunker untuk Pasien Kanker pada RSZA Banda Aceh dan Konsultan Pengawas Pembangunan Bunker.
Pada surat kedua LKKP hanya merubah dasar hukum pada angka 1 semula menyebutkan pasal 83 ayat 1 bahwa metode pemilihan penyedia barang dan jasa terdiri atas a.Epurchasing, b.Pengadaan Langsung, c.Penunjukan Langsung, d.Tender cepat dan e. Tender. Huruf a. Dilaksanakan untuk Barang dan jasa konstruksi dan jasa lainnya yang sudah tercantum dalam etalase katalog elektronik atau toko daring. Surat LKPP hanya memperbaiki dasar hukum dari yang tertulis pasal 83 ayat 1 menjadi pasal 38 ayat 1.
“Pada dasarnya LKPP sudah mempertegas pekerjaan ekatalog konstruksi jika barangnya tersedia pada etalase katalog elektronik, Pekerjaan Bunker belum tersedia pada etalase karena pekerjaan Bunker adalah pekerjaan spesifik dan bukan kebutuhan daerah melainkan kebutuhan paket per paket. Begitu juga dengan pekerjaan jasa Konsultan pengawas LKPP secara tegas menyatakan belum diatur dalam peraturan LKPP tentang pekerjaan konsultan secara epurchasing, ” Ujar Nasruddin Bahar, Kordinator TTI, Senin, 9 September 2024.
Lebih lanjut kata Nasruddin, idealnya Aparatur Pengawas Internal Pemerintah APIP Aceh mempunya wewenang untuk memberikan rekomendasi kepada PA/KPA RSZA Banda Aceh untuk menghentikan Pekerjaan Pembangunan Bunker tersebut.
“Bagaimana bisa Pekerjaan Pembangunan tidak diawasi oleh konsutan pengawas sudah jelas tindakan tersebut termasuk perbuatan melawan hukum, jika dalam pembangunan Bunker pada RSZA Banda Aceh diawasi oleh konsultan pengawas tapi prosespenunjukan konsultan pengawas ilegal melawan hukum. Atas dasar tersebut maka penghentiaan pelaksanaan pembangunan Bunker sudah memenuhi syarat dan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, ” Katanya.
Menurut Nasruddin, adapun peraturan yang dilanggar adalah Perpres nomor 12 tahun 2021 Tentang apengadaan Barang dan jasa Pemerintah dan Keputusan LKPP nomor 122 tahun 2022 tentang tata cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik. Surat edaran Kepala LKPP nomor 3 tahun 2022 tentang panduan penyelenggaraan Epurcashing Katalog melelui metode mini kompetisi bagi pejabat pembuat komitmen PPK.








