Home » Hukum » Pembangunan Bunker RSZA Penuhi Syarat Dihentikan

Pembangunan Bunker RSZA Penuhi Syarat Dihentikan

IMG-20240902-WA0014

BANDA ACEH_ Transparansi Tender Indonesia (TTI) menerima surat kedua bernomor 24742/D.4.3/09/2024 Prihal perbaikan Surat Tanggapan tentang Pembangunan Bunker untuk Pasien Kanker pada RSZA Banda Aceh dan Konsultan Pengawas Pembangunan Bunker. 

Pada surat kedua LKKP hanya merubah dasar hukum pada angka 1 semula menyebutkan pasal 83 ayat 1 bahwa metode pemilihan penyedia barang dan jasa terdiri atas a.Epurchasing, b.Pengadaan Langsung, c.Penunjukan Langsung, d.Tender cepat dan e. Tender. Huruf a. Dilaksanakan untuk Barang dan jasa konstruksi dan jasa lainnya yang sudah tercantum dalam etalase katalog elektronik atau toko daring. Surat LKPP hanya memperbaiki dasar hukum dari yang tertulis pasal 83 ayat 1 menjadi pasal 38 ayat 1.

“Pada dasarnya LKPP sudah mempertegas pekerjaan ekatalog konstruksi jika barangnya tersedia pada etalase katalog elektronik, Pekerjaan Bunker belum tersedia pada etalase karena pekerjaan Bunker adalah pekerjaan spesifik dan bukan kebutuhan daerah melainkan kebutuhan paket per paket. Begitu juga dengan pekerjaan jasa Konsultan pengawas LKPP secara tegas menyatakan belum diatur dalam peraturan LKPP tentang pekerjaan konsultan secara epurchasing, ” Ujar Nasruddin Bahar, Kordinator TTI, Senin, 9 September 2024.

Lebih lanjut kata Nasruddin, idealnya Aparatur Pengawas Internal Pemerintah APIP Aceh mempunya wewenang untuk memberikan rekomendasi kepada PA/KPA RSZA Banda Aceh untuk menghentikan Pekerjaan Pembangunan Bunker tersebut.

“Bagaimana bisa Pekerjaan Pembangunan tidak diawasi oleh konsutan pengawas sudah jelas tindakan tersebut termasuk perbuatan melawan hukum, jika dalam pembangunan Bunker pada RSZA Banda Aceh diawasi oleh konsultan pengawas tapi prosespenunjukan konsultan pengawas ilegal melawan hukum. Atas dasar tersebut maka penghentiaan pelaksanaan pembangunan Bunker sudah memenuhi syarat dan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, ” Katanya. 

Menurut Nasruddin, adapun peraturan yang dilanggar adalah Perpres nomor 12 tahun 2021 Tentang apengadaan Barang dan jasa Pemerintah dan Keputusan LKPP nomor 122 tahun 2022 tentang tata cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik. Surat edaran Kepala LKPP nomor 3 tahun 2022 tentang panduan penyelenggaraan Epurcashing Katalog melelui metode mini kompetisi bagi pejabat pembuat komitmen PPK.

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…