Home » Daerah » Dewan Soroti Proyek Penanganan Jalan Nasional Longsoran Dengan Anggaran Rp 11 Milyar Di Aceh Tenggara

Dewan Soroti Proyek Penanganan Jalan Nasional Longsoran Dengan Anggaran Rp 11 Milyar Di Aceh Tenggara

19_41_53_IMG-20240902-WA0116

ACEH TENGGARA_ Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tenggara dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyoroti proyek penanganan jalan nasional longsoran batas Gayo Lues-Aceh Tenggara dengan anggaran sebesar Rp 11.298.121.000.

Penanganan tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada balai pelaksana jalan nasional I Aceh dan satuan kerja pelaksana wilayah III provinsi Aceh.

Diketahui proyek itu dibawah pejabat pembuat komitmen (PPK) 3.5 provinsi Aceh. Adapun nomor kontrak: HK.02.01/CTR-Bb1.PJN.III/05/APBN/2024 dan sebagai penyedia jasa oleh PT. Segon Karya Alcantara.

“Pekerjaan yang saat ini tengah dalam pengerjaan itu disinyalir menimbulkan kerugian pendapatan asli daerah (PAD) dan pihak perusahaan galian C resmi yang ada di Aceh Tenggara,” Kata Muhari Kasturi, Selasa, 3 September 2024.

Disinggungnya, pada sebelumnya kita telah mendapat informasi, bawah pihak rekanan tidak membeli material dari luar lokasi, akan tetapi rekanan pengambilan meterial di lokasi proyek saja, artinya, meterial itu tidak dibeli dari perusahaan Nawi Sekedang Grup.

Kita menduga kuat, sebelumnya pihak rekanan telah melakukan kongkalikong untuk mengambil material di lokasi proyek sehingga meraup keuntungan yang sangat besar, maklum, secara administrasi mereka meminta dukungan dari sebuah perusahaan galian C di Aceh Tenggara yaitu perusahaan galian C Nawi Sekedang Grup, hal itu dilakukan untuk menutupi kesalahan secara hukum.

“Selain itu, kita juga menyoroti kualitas pekerjaan yang terkesan sangat lemah, diduga proyek itu berpotensi korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), “beber Muhari.

Nawi Sekedang salah seorang perusahaan galian C membenarkan, saat ini rekanan talah mengambil material di perusahaan galian C Nawi Sekedang Grup. Pada sebelumnya rekanan penyedia jasa tidak mengambil material di perusahaan kita.” Mereka mengambil material di perusahaan galian C Nawi Sekedang grup setalah proyek itu siap mencapai 70 persen. Tentunya selama ini rekanan penyedia jasa telah merugikan daerah dan perusahaan yang disebut sebagai suplay meterial di Aceh Tenggara.

Seharusnya daerah mendapatkan penuh PAD dalam pekerjaan itu melalui perusahaan yang suplay material,”material untuk pekerjaan 70 persen lebih itu diduga material haram atau curian yang dimasukkan rekanan ke proyek tutup Nawi Sekedang.

Ditempat terpisah Jaya PPK 3.5 Aceh saat dikonfirmasi mengenai hal itu, namun hingga ini dilansir belum bisa memberikan keterangan.(Sultan Habibi)

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…