Home » Pemerintah » Jelang Pilkada, Dewan Sarankan Rotasi Kades Pj dan Kadis PMK

Jelang Pilkada, Dewan Sarankan Rotasi Kades Pj dan Kadis PMK

InShot_20240831_171036496

SUBULUSSALAM_ Untuk menjaga kestabilan politik jelang Pilkada serentak di Kota Subulussalam, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kota setempat, sarankan Pj Wali Kota segera merotasi Kepala Desa (Kades) yang Pj dan mengisi kekosongan Kadis PMK.

“Pj Wali Kota Azhari S.Ag harus segera mengangkat dan mengisi kekosongan jabatan Kepala Dinas (Kadis) Pemberdayaan Masyarakat dan Kampong (PMK) setempat. Karena Kadis saat ini telah mencalonkan sebagai Wakil Wali Kota,” sampai Hasbullah, Sabtu, 31 Agustus 2024.

Menurut Hasbullah, untuk menciptakan kestabilan politik jelang Pilkada November 2024 mendatang, Pj Wali Kota tidak hanya merotasi Kadis PMK, melainkan seluruh Pj Kepala Desa (Kades) se Kota Subulussalam.

“Tidak hanya Kadis PMK saja yang diganti. Pj Kepala Desa/Kampong juga harus diganti, seluruhnya. Masyarakat saat ini sangat khawatirkan akan terjadinya presure politik dari pihak-pihak tertentu yang mengakibatkan tidak terwujudnya asas Pemilu. yaitu Luber Jurdil sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 2 Qanun aceh no 12 tahun 2016 tentang Pilkada,” ungkap Hasbullah.

Lanjut Hasbullah, fungsi Pj Walikota merupakan untuk menyukseskan Pilkada di Kota itu. Sejatinya, Pj Wali Kota sudah patut untuk mengisi kekosongan pada Dinas PMK serta merotasi Pejabat-pejabat Pemerintah Kota, serta penjabat Kepala Desa/Kampong guna mewujudkan pemilu sebagaimana yang di harap kan masyarakat.

“Lanskap politik kita dengan sandera-menyandera sudah menjadi preferensi untuk memenangkan pertarungan Politik. Tentunya, manuver tersebut, merupakan hal yang sangat mencederai demokrasi. Dewasanya, pemimpin berikutnya harus memberikan solusi untuk Subulussalam,” pungkasnya.

Disamping itu, Pj Walikota Subulussalam Azhari S.Ag Msi kepada presentatif.com mengatakan, akan mengangkat pengganti Kadis PMK tersebut, dengan yang berkompeten dan jauh dari prilaku politik praktis.

“Nanti kita tunjuk Penjabat sementara Pelaksana Tugas untuk mengisi kekosongan Kadis PMK, tentunya orang yang kompeten dan jauh dari perilaku politik praktis serta memiliki keahlian dalam bidang pemerintahan,” tandas Azhari S.Ag. (JD)

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…