Home » Aceh » “Azhari Turunkan Defisit” Dituding Pembodohan Publik, Ini Kata Warga

“Azhari Turunkan Defisit” Dituding Pembodohan Publik, Ini Kata Warga

InShot_20240828_194100938

SUBULUSSALAM – Sejumlah pihak belakangan ini mengapresiasi Penjabat (Pj) Wali Kota Subulussalam Azhari S.Ag Msi yang telah menekan angka defisit yang membayang-bayangi keuangan di daerah itu.

Atas keberhasilan Azhari S.Ag yang telah menurunkan angka defisit secara bertahap di Pemerintahan Kota (Pemko) itu, merupakan sebuah prestasi dan patut dibanggakan.

Padahal, beban hutang tersebut, merupakan warisan Wali Kota terdahulu, yakni H Affan Alfian Bintang. Tidak hanya meninggalkan sejumlah hutang, bahkan sederet persoalan juga turut di wariskan.

Seperti yang disampaikan Alpian Bancin, warga Kecamatan Rundeng, Kota Subulussalam. Menurutnya, persoalan yang ditinggalkan Pemerintahan BISA, Gaji-gaji Tenaga Honorer, Perangkat Desa dan lainnya. Bahkan tragedi di RSUD yang masih teringat olehnya.

“Masih kita ingat tragedi para dokter spesialis mogok, aksi Tenaga Medis dan Penunjang di RSUD, semasa kepemimpinan Pak Bintang. Itu merupakan sebuah fakta yang tak terbantahkan karena meninggalkan jejak digital yang dapat dilihat oleh masyarakat Kota Subulussalam,” sampai Alpian Bancin, Rabu, 28 Agustus 2024.

Disamping itu, ia sangat menyayangkan statemen Ridho Bancin yang merupakan eks Anggota DPRK Subulussalam Periode 2019-2024 di beberapa mesia online yang mengatakan Pj Wali Kota setempat telah membodohi publik terkait penekanan angka defisit.

“Sayang sekali jika saudara Ridho yang merupakan mantan DPRK menyatakan isu penurunan defisit hutang Pemko yang di turunkan oleh Pj merupakan isu pembodohan publik dan penggiringan opini politik untuk menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada H Affan Alfian Bintang yang mencalonkan diri sebagai kandidat Walikota periode 2024-2029,” ungkapnya.

Ditambahkannya, masyarakat sekarang sudah pandai menilai pemimpin mana yang mempunyai kapasitas untuk memimpin kota Subulussalam yang kita cintai ini.

“Keputusan Pj Walikota menekan angka defisit patut di apresiasi,” imbuhnya.

Lanjut Alpian, masyarakat juga patut mempertanyakan kepada Ridho Bancin sebagai mantan anggota DPRK Subulussalam yang baru sekarang berbicara masalah hutang pemerintah kota Subulussalam. Kenapa tidak semasa dia menjabat sebagai DPRK yang secara yuridis diberikan kewenangan untuk mengontrol jalan nya pemerintah BISA.

“Kita ketahui bersama, apa daya dan upaya Ridho Bancin yang tidak dapat berbuat banyak untuk mengawasi jalannya roda kepemerintahan BISA yang sekarang meninggalkan sekelumit persoalan,” pungkasnya.

Harusnya sambung Alpian, Ridho menyambut baik atas kebijakan Pj Wali Kota Subulussalam Azhari S.Ag Msi yang telah menekan angka defisit dan sempat di apresiasi oleh pihak kementrian bukannya malah Diapruori.

“Kebijakan Azhari S.Ag harusnya di apresiasi bukan malah di anggap pembodohan publik,” jelas Alpian. (JD)

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…