Home » Hukum » GeRAk Minta Pemerintah Audit Perusahaan PDAM Tirta Meulaboh

GeRAk Minta Pemerintah Audit Perusahaan PDAM Tirta Meulaboh

ACEH BARAT_ Koordinator Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh Barat Edy Syahputra, meminta pemerintah Aceh melalui Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan audit investigatif terhadap Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Meulaboh yang diduga tidak melakukan pengelolaan aset sebesar Rp 33,9 Milyar dengan benar.

Kata Edy Syahputra, dirinya sangat menyoroti aktifitas operasional yang dilakukan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Meulaboh selama ini, karena persoalan tersebut sudah mencapai titik klimaks.

“Dimana seperti diketahui bahwa pemerintah daerah kemudian menghentikan atau membekukan operasional PDAM Tirta Meulaboh hingga waktu yang belum ditentukan,”ujar Edy Syahputra, Jumat, 9 Agustus 2024.

Edy Syahputra meminta, pemerintah daerah untuk melakukan audit investigatif atas pengelolaan air minum yang dikelola oleh perusahaan daerah itu. 

“Hal ini kami dasari bahwa berdasarkan dokumen yang kami dapatkan, ada gelontoran dana yang telah diberikan oleh pemerintah kepada PDAM Tirta Meulaboh semenjak tahun 2003 hingga 2019,”sebut Edy Syahputra.

Lanjutnya, bahwa nilai penyertaan modal paling kecil adalah untuk Gedung dan bangunan Lab dengan nilai nominal Rp 150 juta, sedangkan angka terbesar penyertaan modal untuk operasional PDAM Tirta Meulaboh pada tahun 2019 dengan nilai nominal Rp 1.5 miliar. 

“Kami juga mencatat bahwa hingga tahun 2023 kemarin, pemerintah Aceh Barat masih memberikan suntikan dana penyertaan modal untuk operasional sebesar Rp 250 juta, ini artinya bila dilihat dari data dokumen tersebut, maka untuk operasional dan aset daerah yang diterima ileh PDAM Tirta Meulaboh mencapai 4.5 miliar lebih,” jelas Edy Syahputra.

Kemudian, Kata Edy, PDAM Tirta Meulaboh juga menerima hibah pusat sebesar Rp 23,9 miliar lebih, dari dokumen yang ada padanya, disebutkan bahwa hibah pusat terhadap penghapusan pinjaman Pemkab untuk PDAM Tirta Meulaboh.

“Bila dilihat secara keseluruhan tentang penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Aceh Barat pada PDAM Tirta Meulaboh per 31 Desember 2023 secara keseluruhan nilainya mencapai Rp 33,9 miliar lebih,”cetus Edy.

Edy menyebutkan, hal tersebut ini belum termasuk hibah dari pemerintah pusat, berdasarkan dokumen yang ada padanya terkait laporan keuangan PDAM Tirta Meulaboh per 31 Desember 2023 yang diaudit dan mengeluarkan Laporan Auditor Independen Nomor 00006/3.039/AU.2/11/0405-1/1/II/2024 tanggal 30 Januari 2024 dengan opini wajar dalam hal semua material. 

“Dalam laporan KAP tersebut juga tercatat ekuisitas PDAM Tirta Meulaboh yang tersisa Rp. 9.4 miliar lebih, menariknya, dalam laporan KAP tersebut tertulis tentang rugi tahun lalu (2023) yang berjumlah Rp 47,4 miliar lebih, sedangkan di tahun 2022 jumlahnya mencapai Rp 44.0 miliar lebih,”sebut Edy Syahputra.

Berdasarkan hasil audit Kantor Akuntan Publik (KAP) tersebut, pada laporan laba rugi Komprehensif (PDAM Tirta Meulaboh pada Tahun Anggaran 2023) mengalami Laba atau Rugi di tahun berjalan sebesar Rp. 3.2 miliar lebih. 

Sedangkan di tahun 2022 tertulis laba atau rugi tahun berjalan tercatat sebesar Rp 1.5 miliar lebih, fakta lain yang menarik dari berbagai persoalan yang menimpa PDAM Tirta Meulaboh adalah ketika Perusahaan Listrik Negara (PLN) menyegel sekaligus memutus aliran listrik ke sejumlah fasilitas PPDAM Tirta Meulaboh. 

“Pemutusan itu lantaran perusahaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tersebut belum membayar tunggakan listrik selama sembilan bulan, kami melihat bahwa persoalan ini sudah sangat lama dan terus berlarut-larut tanpa ada solusi yang jelas atau program penyelesaian terkait pengelolan atau operasional PDAM Tirta Meulaboh,”ujar Edy Syahputra.

Maka dengan itu, Edy Syahputra, memberikan early warning bahwa Pemerintah Kabupaten Aceh Barat berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan anggaran yang sudah mereka suntikan terhadap PDAM Tirta Meulaboh. 

“Bentuk tanggung jawabnya adalah dengan melakukan audit investigatif yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Aceh,”sebut Edy.

Edy menyebutkan, audit tersebut sangatlah penting agar dapat diketahui akar persoalan dalam pengelolaan PDAM Tirta Meulaboh, apakah kemudian benar masalah-masalah tersebut termasuk kondisi keuangan yang tidak stabil, masalah teknis operasional, serta kerusakan pada mesin pompa air dan berbagai persoalan lainnya, atau ada dugaan dalam hal pengelolaan dana yang tidak benar. 

“Jadi ini sangat penting dilakukan audit, jika Pemkab Aceh Barat tidak berani melakukannya, maka kami mendesak agar aparat penegak hukum untuk segera mengambil alih persoalan ini sehingga kemudian menjadi terang benderang,”tutup Edy.||Alfianpasee

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…