Home » Aceh » Honorarium Perangkat Desa Menunggak, Pj Walikota Subulussalam Komitmen Membayar

Honorarium Perangkat Desa Menunggak, Pj Walikota Subulussalam Komitmen Membayar

SUBULUSSALAM_ Penjabat Walikota Subulussalam Azhari S.Ag Msi tetap berkomitmen untuk membayar Honorarium seluruh Perangkat Kampong Tahun Anggaran (TA) 2024, se Kota Subulussalam, Senin, 5 Agustus 2024.

Diketahui, di akhir masa kepemimpinan pemerintah Affan Alfian Bintang dan Salmaza MAP sebagai Wali dan Wakil Walikota Subulussalam, sarat meninggalkan hutang, termasuk honorarium para perangkat Kampong di sisa tahun 2023.

Kemudian, terlantiknya Azhari S.Ag sebagai Pj Walikota Subulussalam, secara perlahan hutang yang ditinggalkan tersebut, telah berkurang seperti honorarim perangkat Kampong di sisa TA 2023.

Saat dikonfirmasi Presentatif, Azhari S.Ag mengatakan, Pemko Subulussalam akan tetap berkomitmen untuk menyelesaikan pembayaran Honorarium perangkat kampaong di Kota setempat itu. Hal ini, ditandakan dengan sisa honorarium di tahun 2023 yang telah dibayarkan.

Untuk pembayaran tahun 2023 itu, disampaikan Azhari S.Ag Msi pihaknya membayarkan dana yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) TA 2024.

“Kita tetap berkomitmen untuk membayar honorarium perangkat desa, buktinya kewajiban tahun 2023, Alhamdulillah sudah dapat kita selesaikan meskipun anggaran yang kita bayar bersumber DAU beban Tahun 2024,” ujar Pj Walikota Subulussalam, Azhari S.Ag Msi.

Ditambah lagi dengan kondisi keuangan Pemko Subulussalam saat ini dalam kondisi defisit. Sehingga, Honorarium Perangkat Desa/Kampong TA 2024, se Kota Subulussalam masih belum dapat terbayarkan.

“Kita sedang menunggu anggaran transfer tambahan DAU, untuk kita bayarkan kembali honorarium perangkat desa tahun 2024,” tandas Azhari S.Ag.

Ini di anggap Azhari sangat urgen untuk mendukung kelancaran pelayanan publik di Desa/Kampong. Oleh karena itu, Azhari S.Ag Msi berkomitmen untuk memprioritaskan hal tersebut.

“Kami berharap kita semua dapat bersabar sambil menunggu dukungan anggaran pusat yang di transfer kepada Pemko Subulussalam. Sekali lagi, Insya Allah kami tetap akan memprioritaskan Honorarium yang dimaksud,” jelas Azhari. (JD)

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…