Home » Lingkungan » Warga Canggai Pertanyakan Tapal Batas Hutan Lindung yang Ambigu

Warga Canggai Pertanyakan Tapal Batas Hutan Lindung yang Ambigu

ACEH BARAT_ Warga Desa Canggai, Kecamatan Pante Cermen, Aceh Barat persoalkan hutan lindung yang tidak jauh dari rumah warga. Belum lagi, saat dilakukan penetapan hutan lindung warga mengaku tidak pernah diberitahukan terkait hal tersebut. 

Kepala Desa Canggai, T Sulaiman, mengaku sejauh ini terkait hutan lindung yang ditetapkan oleh pemerintah sangat mengherankan sehingga mengakibatkan gajah dan hewan liar bisa keluar masuk dari kebun warga.

“Terkait tapal batas antara hutan lindung dan kebun warga jarak hanya 300 meter dari perumahan, itu dekat sekali, kemudian, warga kami mengetahui itu hutan lindung setelah kebun sawit dan tanaman lain di tanam ditanah tersebut,”ungkap T. Sulaiman, Kamis, 25 Juli 2024 kepada Presentatif. 

T. Sulaiman mengaku tanah hutan lindung tersebut berbentuk lonjong atau bersudut, sehingga membuat binatang liar seperti gajah bebas keluar masuk dari pedesaannya.

“Itu sebuah masalah juga bagi masyarakat kami, adanya hutan lindung yang terlalu dekat dengan desa kami akan menggangu kenyamanan warga kami, karena bisa saja sangat mudah keluar masuk hewan liar,”ujar T. Sulaiman.

Kata T. Sulaiman, setidaknya pada saat penetapan tapal batas hutan lindung pemerintah ikut melibatkan warga setempat agar dapat mengetahui hal tersebut.

“Kami menduga tapal batas tersebut di crop dengan GPS tanpa mereka turun langsung kelapangan dengan tidak melihat lansung kondisi yang terjadi saat ini,” cetus T. Sulaiman.

T. Sulaiman berharap pemerintah dapat segera menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi di desanya yang berdampak pada warganya, jika hal tersebut tidak dilakukan pihaknya mengaku akan mengambil tindakan sendiri nantinya.

“Pemerintah jangan hanya melihat dari jauh terkait permasalahan ini, kami menginginkan Pemerintah turun langsung dan mengambil tindakan yang menguntungkan rakyat jangan selalu merugikan rakyat,”tutup T. Sulaiman. ||Alfianpasee

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…