Home » Daerah » Paguyuban Hakim Tinggi PT BNA Lakukan Diskusi Bulanan di Sabang

Paguyuban Hakim Tinggi PT BNA Lakukan Diskusi Bulanan di Sabang

SABANG_ Semua Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi dan semua Warga Pengadilan Negeri Sabang melakukan diskusi terfokus dengan topik penanganan perkara pidana khusus kejahatan narkotika di Aceh. 

Diskusi tersebut dilakukan di Hotel Maliq, Tapak Gajah, Sabang pada Sabtu malam, 20 Juli 2024. 

Diskusi ini dihadiri oleh Ketua Pengadilan Tinggi (KPT), Wakil Ketua Pengadilan Tinggi (WKPT), seluruh Hakim Tinggi dari Banda Aceh, Ketua Pengadilan Negeri (KPN), Wakil Ketua Pengadilan Negeri, Hakim Tingkat Pertama, serta seluruh warga Pengadilan Negeri Sabang.

“Kami mengucapkan apresiasi dan terima kasih kepada bapak KPT atas inisiasi dan dorongannya dalam memperkaya pengetahuan akademik para Hakim Tinggi, sehingga rutin bulanan ini terselenggara untuk kesekian kali di tempat berbeda. Dan, Diskusi bulanan ini kita lakukan sambil tukar pikiran dengan sesama para Hakim Tinggi. Semua Hakim Tinggi di Pengadilan Tinggi Banda Aceh sudah kami jadwalkan gilirannya untuk menjadi narasumber dan sekaligus pelantikan diskusi”, ujar Akhmad Sahyuti, Ketua Paguyuban Hakim Tinggi. 

Topik diskusi malam ini, Dilematik Penanganan Perkara Narkotika dalam kaitannya dengan Penjatuhan Hukuman Mati disampaikan oleh Hakim Tinggi Pandu Budiono.

Mengawali paparannya Pandu Budiono mengajukan permasalahan antara lain: seberapa banyak barang bukti yang menjadi pertimbangan utama sehingga pelaku kejahatan dapat dijatuhi hukuman mati. Bagaimana roh KUHP baru terkait penjatuhan hukuman mati, dan bagaimana idealnya bunyi amar putusan penjatuhan hukuman mati dikaitkan dengan berlakunya KUHP baru dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.

Merespon permasalahan dan paparan yang disampaikan oleh Pandu Budiono, Dr Suharjono, Ketua Pengadilan Tinggi yang juga Hakim Tinggi Utama mengemukakan kerisauannya akan munculnya intervensi pemerintah, utamanya dari kalangan Kementerian Hukum dan HAM atau lembaga pemasyarakatan yang dengan berlakunya KUHP Baru pada 2026. Karena dalam KUHP tersebut diatur bahwa terpidana hukuman mati setelah menjalani 10 tahun hukuman penjara dapat dievaluasi apabila terpidana tersebut berkelakuan baik, maka penerapan hukuman mati tidak dieksekusi. 

Selain itu, Hakim Tinggi Syamsul Qamar menyampaikan pendapatnya bahwa terkait penjatuhan hukuman mati, Hakim tidak boleh mengacu pada hanya banyaknya barang bukti, tetapi yang jauh lebih penting harus dipertimbangkan oleh para hakim adalah berapa aktif peran pelaku kejahatan narkotika. 

Senada dengan hal tersebut, Hakim Tinggi (HT) Kamaluddin menekankan bahwa sekalipun adanya rasa skeptis terkait eksekusi hukuman mati, tetapi pada hakim tidak perlu ragu menjatuhkan hukuman mati. Pendapat ini diikuti oleh Isnurul Samsul Arif, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang menyatakan bahwa jangan takut menjatuhkan hukuman mati. Yang penting para Hakim benar-benar mempertimbangkan segala hal dan yakin bahwa putusannya memberikan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Masrul dan Supriadi menegaskan bahwa kami Hakim Tinggi sangat komit dan tidak takut dalam menjatuhkan hukuman mati sesuai dengan perintah undang-undang, namun kita perlu kehati-hatian dan selektif dalam menjatuhkan hukuman mati. Apalagi jika pelaku utamanya tidak tertangkap.

Mengakhiri diskusi ini, Ketua Pengadilan Negeri Sabang menyampaikan terima kasih kepada Paguyuban Hakim Tinggi yang telah berkenan memilih Sabang sebagai tempat pertemuan sekaligus telah mengizinkan kami hadir pada diskusi yang sangat ilmiah ini.

“Saya gembira sekali diminta kami warga PN Sabang untuk membantu terselenggaranya acara yang penting ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak KPT, WKPT, Ketua Paguyuban, para Hakim Tinggi serta semua yang berhadir”, pungkas Maimun, Ketua PN Sabang.

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…