Home » Aceh » Belum Kantongi Izin HGU, PT SPT Lakukan Land Clearing hingga Rambah Hutan Lindung di Subulussalam

Belum Kantongi Izin HGU, PT SPT Lakukan Land Clearing hingga Rambah Hutan Lindung di Subulussalam

IMG-20240629-WA0006 (1)

SUBULUSSALAM_ Terkait masalah pembukaan lahan perusahaan perkebunan kelapa sawit oleh PT Sawit Panen Terus (SPT), Agus Harimurti Yudhoyono menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) diminta turun tangan, Sabtu, 20 Juli 2024.

Pasalnya, dalam pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam terdapat puluhan hektare Hutan Lindung (HL) yang telah di rambah.

Akibat perambahan hutan lindung tersebut bantaran Sungai Singgersing mulai tercemar oleh potongan kayu dan lumpur. Selain itu, juga turut merusak objek wisata Air Terjun Silangit-langit. Limbah PT SPT yang melakukan aktivitas Land Clearing untuk lahan kebun sawit diduga jadi pemicunya. 

Hal tersebut terus menuai sorotan dari kalangan masyarakat, hingga Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Subulussalam (AMPeS) yang sempat menggelar aksi damai di kantor Gubernur Aceh, 2 Juli 2024 kemarin.

Bahkan, berdasarkan data Yayasan Hutan Alam dan Lingkungan Aceh (HAkA) yang bersumber dari citra satelit Landsat 8 dan 9, Sentinel 2, dan Planetscope serta alat bantu lainnya.

Ditemukan, adanya aktivitas pembukaan lahan yang menyebabkan 14 Hektare hutan lindung telah terambah.

Aktivitas tersebut, menyebabkan hilangnya tutupan hutan seluas kurang lebih 14 hektar pada kawasan Hutan Lindung (HL) tepatnya di sekitaran Desa Cipare-pare Timur, Namo Buaya dan Kampong Singgersing, Kecamatan Sultan Daulat.

Hingga saat ini, diketahui PT SPT belum mengantongi izin Hak Guna Usaha (HGU) selayaknya perusahaan perkebunan. Namun, PT SPT telah melakukan land clearing dan pembukaan hutan.

Sebelumnya, Estate Manager PT. SPT Muhammad Yasir, SP mengaku telah menyampaikan langsung kepada Pemko Subulussalam Luas areal PT SPT 1.286 Hektare dan setelah dilakukan Pengecekan oleh pihak KPH VI dinyatakan bahwa Areal PT SPT tersebut, berada diluar kawasan Hutan Lindung. (JD)

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…