Home » Hukum » Demi Marwah Perjuangan Rakyat Aceh, GeMPA Dukung Kejati Usut Tuntas Indikasi Korupsi BRA

Demi Marwah Perjuangan Rakyat Aceh, GeMPA Dukung Kejati Usut Tuntas Indikasi Korupsi BRA

IMG-20240712-WA0006

BANDA ACEH_ Badan Reintegrasi Aceh (BRA) merupakan buah hasil perjuangan rakyat Aceh sesuai dengan Undang-undang nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (UUPA). Namun sungguh disayangkan jika lembaga tersebut justru dijadikan alat untuk menyedot pundi-pundi keuangan negara, sementara hak korban konflik semestinya diberikan justru malah tak tersalurkan sebagaimana mestinya.

“Indikasi korupsi yang merugikan negara hingga Rp 15,3 Milyar untuk bantu pengadaan ikan kakap dan pakan ikan rucah yang telah terbukti fiktif tersebut adalah bentuk pengkhianatan terhadap perjuangan rakyat Aceh. Ini sungguh memilukan ketika masyarakat korban konflik sebagai penerima manfaat tak mendapatkan haknya melalui BRA justru tak mendapatkan apa-apa karena bantuan tersebut difiktifkan,” ungkap koordinator Gerakan Muda Peduli Aceh (GeMPA), Arianda Ramadhan, Jumat 19 Juli 2024.

Menurut GeMPA, BRA secara lembaga memang tidak salah, namun tindakan-tindakan oknum-oknum yang diduga telah melakukan tindakan korupsi bantuan korban konflik itu jelas-jelas sangat memalukan. “Untuk itu, demi Marwah perjuangan rakyat Aceh kami mendukung Kejati Aceh mengusut tuntas indikasi korupsi Rp 15,3 M yang bersumber dari APBA 2023 itu. Jangan sampai korban konflik selalu dijual untuk meraup keuntungan bagi segelintir orang,” jelasnya.

Dia mengatakan, Kejati Aceh harus menjadi barometer dalam yang selalu menjaga kepercayaan masyarakat Aceh dan senantiasa memperioritaskan penindakan kasus hukum yang merugikan masyarakat. “Indikasi korupsi belasan milyar anggaran di lembaga yang mewadahi korban konflik ini adalah bentuk kasus yang jelas-jelas merugikan negara dan juga masyarakat Aceh, khususnya korban konflik. Jadi, kami mendukung Kejati Aceh sesegera mungkin menyeret pihak-pihak yang terlibat dalam kasus ini demi menjaga kepercayaan masyarakat kepada institusi penegakan hukum,” ujarnya.

Ariyanda menyebutkan, untuk perbaikan BRA maka lembaga ini harus dibersihkan dari para pelaku korupsi sehingga proses reintegrasi korban konflik di Aceh ke depannya dapat berjalan maksimal.

“Kasus korupsi di lembaga BRA ini merupakan preseden memilukan yang telah mengabaikan perjuangan rakyat Aceh berpuluh tahun, dan juga tindakan yang telah mengabaikan amanah para syuhada korban konflik. Untuk itu, kita berharap kasus ini tak lagi ditunda-tunda dengan dalih pilkada, karena ini murni upaya penegakan hukum dan pemberantasan korupsi bukan persoalan politik. Jadi, para tersangka yang sudah ditetapkan hendaknya segera dimejahijaukan, dan pihak-pihak lainnya yang turut terlibat hendaknya juga diberikan hukuman sesuai peraturan perundang-undangan,” pungkasnya.

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…