Home » Aceh » Apel Green Aceh Siap Kerjasama Penegakan Hukum Terkait Hutan Aceh

Apel Green Aceh Siap Kerjasama Penegakan Hukum Terkait Hutan Aceh 

ACEH BARAT_ Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Wilayah IV dan Yayasan Apel Green Aceh resmi menandatangani kesepakatan kerjasama untuk penegakan hukum, monitoring, dan pemantauan kawasan hutan. 

Penandatanganan ini dilakukan di Ruang Kerja Kepala KPH IV di Aceh Barat pada oleh Kepala KPH Wilayah IV, Naharuddin, S. Hut, M.Si, dan Direktur Yayasan Apel Green Aceh, Rahmad Syukur.

Direktur Yayasan Apel Green Aceh, Syukur mengatakan organisasi non-pemerintah ini bertujuan melindungi, melestarikan, dan melakukan pemantauan kawasan hutan. 

“Sebagai informasi Peta kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Aceh sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor SK.580/MENLHK/SEKJEN/2/2028 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 865/Menhut-II/2014 tanggal 29 Desember 2014 tentang kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Aceh,”sebut Syukur, Sabtu, 6 Juli 2024.

Kata Syukur kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan dukungan dan koordinasi antara pihak-pihak terkait dalam rangka restorasi kawasan, perlindungan, patroli, pemantauan hutan, edukasi lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat di kawasan hutan dalam areal kerja UPTD KPH Wilayah IV Aceh.

Sementara itu, Kepala KPH Wilayah IV, Naharuddin, S. Hut, M.Si, IPU, menjelaskan bahwa kolaborasi ini penting untuk mengatasi berbagai tantangan dalam pengelolaan hutan, termasuk penegakan hukum dan pencegahan deforestasi serta degradasi hutan.

“Salah satu tujuan utama kerjasama ini adalah pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan hutan,”ucap Naharuddin.

Diharapkan langkah ini dapat memberikan dampak positif dalam meningkatkan pendapatan masyarakat serta melestarikan hutan. 

Selain itu, pemberdayaan masyarakat diharapkan dapat menjadi solusi sosial yang efektif untuk mengurangi tekanan pada deforestasi dan degradasi hutan akibat perambahan, okupasi, dan illegal logging di wilayah KPH IV.

Kata Naharuddin, ruang lingkup nota kesepahaman ini mencakup kerjasama dalam bidang penegakan hukum, monitoring, dan patroli kawasan hutan di areal kerja UPTD KPH Wilayah IV Aceh. 

“Kerjasama ini juga mencakup restorasi dan pencegahan deforestasi kawasan hutan, serta kegiatan diskusi, seminar, dan Focus Group Discussion (FGD) serta kegiatan lainnya yang disepakati oleh para pihak,”ungkap Naharuddin.

Atas Kerjasama antara KPH Wilayah IV dan Yayasan Apel Green Aceh diharapkan dapat menjadi langkah maju dalam upaya pelestarian lingkungan dan pengelolaan hutan yang berkelanjutan di Aceh. 

“Dengan koordinasi yang lebih baik, kedua pihak optimis dapat mencapai tujuan bersama dalam menjaga kelestarian hutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar,”tutup Syukur.||Alfianpasee 

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…