Home » Aceh » Konflik Gajah Liar, Masyarakat Pedalaman Leuser Datangi DPRK Aceh Tenggara

Konflik Gajah Liar, Masyarakat Pedalaman Leuser Datangi DPRK Aceh Tenggara

ACEH TENGGARA_ Belasan masyarakat pedalaman Kecamatan Leuser, Aceh Tenggara mendatangi Kantor DPRK setempat, Selasa 2 Juni 2024.

Kedatangan masyarakat yang terdiri atas para Kepala Desa dan tokoh masyarakat itu disambut anggota DPRK Aceh Tenggara, Hasanusi, Arnold Napitupulu dan anggota dewan lainnya serta Dinas Pertanahan kabupaten setempat.

“Konflik gajah liar dengan masyarakat ini, karena yang menjadi homering gajah (lintasan gajah) menjadi lahan pertanian masyarakat sehingga kawanan gajah terganggu. Begitu juga harimau yang terdapat di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser maupun Hutan Lindung. Masyarakat bercocok tanam pada sektor pertanian dalam arti luas itu hanyalah untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam meningkatkan perekonomian. Jadi, gajah terusik karena lahan itu merupakan kawasan homering gajah atau karena adanya pembukaan lahan di daerah itu,” kata Arnold.

Ditambah Hasanusi, konflik gajah liar dalam waktu dua bulan terakhir mengakibatkan dua orang meninggal dunia akibat diinjak kawanan gajah.

Konflik gajah dengan masyarakat ini sulit diatasi dan membutuhkan waktu untuk penanganan dan solusi-solusi dari pihak terkait.

Sementara itu di lokasi terpisah, Anggota Komisi IV DPR RI, HM Salim Fakhri mengatakan, pihaknya telah menyampaikan langsung terkait konflik gajah liar tersebut kepada Prof Dr Ir Siti Nurbaya Bakar, MSc selaku Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK).

Berdasarkan komunikasi dengan Menteri LHK Siti Nurbaya, menyebutkan bahwa lokasi itu (pedalaman Leuser) memang daerah lintasan 7 ekor gajah liar, sebenarnya sudah banyak dipasang papan-papan peringatan, tapi dicabut. 

Lokasi konflik gajah ini sering terjadi di kawasan APL yang berbatasan dengan hutan lindung.

Berdasarkan kesepakatan dengan masyarakat yang dilakukan bersama dengan teman-teman mitra (OIC, WCS, FKL), ada opsi menggiring kawanan gajah liar ke arah Taman Nasional Gunung Leuser.

Namun karena jaraknya cukup jauh, perlu lokasi penampungan, dan sudah disurvei lokasinya, dan masyarakat bersedia kerusakan-kerusakan kebun yang dilalui saat penggiringan yang penting diganti sewajarnya.

“Kemudian, di lokasi sementara itu akan dibentang pagar kejut sepanjang 20 kilometer dan bio barrier di sekitar pagar kejut,” terang Politikus Partai Golkar Aceh Tenggara yang juga Ketua DPD Partai Golkar Aceh Tenggara itu. (Sultan Habibi)

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…