ACEH BARAT_ Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Aceh mencatat ada tiga perusahaan tambang di Aceh Barat dilarang untuk melakukan operasi produksi oleh Pemerintah Aceh, disebabkan belum memenuhi kewajibannya, Selasa 2 Juli 2024.
Kepala Bidang Perizinan B, DPMPTSP Aceh, Marzuki mengatakan, ketiga perusahaan tersebut belum melaksanakan semua kewajiban, termasuk Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB).
Adapun 3 perusahaan tersebut antara lain, Koperasi Putra Putri Aceh (KPPA), PT. Megallanic Garuda Kencana (MGK), dan PT Surya Makmur Indonesia (SMI).
“Kalau KPPA mereka masih belum disahkan RKAB-nya oleh Dinas Energi dan Sumber daya Mineral (ESDM) Aceh, jika belum di sahkan pasti ada dokumen yang masih belum lengkap atau bermasalah,” kata Marzuki.
Marzuki menyebutkan apabila belum disahkan, maka di tahun berjalan perusahaan tersebut tidak diperbolehkan untuk melakukan kegiatan.
“Tentu ada beberapa faktor, termasuk salah satunya itu surat dari peringatan tim evaluasi kita, dengan belum memenuhi kewajibannya,” ujar Marzuki.
Antara KPPA, PT. MGK, dan PT SMI, ada sebagian kecil kewajibannya yang sudah dilaksanakan atau dipenuhi seperti sudah adanya Kepala Teknik Tambang (KTT).
“Jadi kewajiban-kewajiban itu sudah disetor sebagian, tentunya kalau sudah seperti itu tidak mungkin juga kita cabut (IUP) karena mereka sudah memenuhi beberapa kewajibannya, jika mereka tidak patuh akan kita cabut izinnya,” ungkap Marzuki.
Sedangkan dengan PT. Megallanic, mereka sedang dalam proses perbaikan atau revisi RKAB-nya.
“Jadi intinya jika tidak mematuhi aturan, maka akan kita hentikan atau bekukan dulu,”tutup Marzuki.||Alfianpasee.







