Home » Daerah » Pemerintah Aceh Pernah Mengeluarkan Peringatan Terakhir Kepada KPPA Terkait IUP OP

Pemerintah Aceh Pernah Mengeluarkan Peringatan Terakhir Kepada KPPA Terkait IUP OP

ACEH BARAT_ Pemerintah Aceh melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Aceh peringati Koperasi Putra Putri Aceh (KPPA) untuk segera memenuhi kewajibannya sebagai pemegang Izin Usaha Tambang (IUP) pada 31 Januari 2023 lalu, Sabtu 29 Juni 2024.

Berdasarkan surat Nomor : 540/DPMPTSP/ 289 /2023 dengan perihal Evaluasi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi KPPA dituju kepada Ketua KPPA, dengan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 540/1211/2022 tentang Pembentukan Tim Evaluasi Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara di Wilayah Aceh.

Kemudian surat gubernur Aceh Nomor 540/431 tanggal 11 Januari 2022 perihal percepatan pemenuhan kewajiban pemegang IUP Mineral dan Batubara di Aceh, dengan berita acara evaluasi dan klarifikasi percepatan pemenuhan kewajiban pemegang IUP Mineral dan Batubara di Aceh Nomor 540/189/BA/2021 tanggal 13 September 2021 dan Nomor 540/124/BA/2022 tanggal 31 Mei 2022 antara Kepala Dinas ESDM Aceh dengan Ketua Koperasi Putra Putri Aceh.

Adapun berita acara percepatan pemenuhan kewajiban izin usaha pertambangan operasi Produksi Komoditas Logam dan Batubara di Aceh Nomor : 540/DPMPTSP/008/BAP/2022 Tanggal 6 Juli 2022 antara Kepala DPMPTSP Aceh dengan Ketua Koperasi Putra Putri Aceh.

Selanjutnya, berita Acara Evaluasi atau Verifikasi Faktual Percepatan Pemenuhan Kewajiban Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara di Aceh Nomor: 540/DPMPTSP/006/BA-EVF/2022 Tanggal 22 September 2022 antara Tim Evaluasi dengan Ketua Koperasi Putra Putri Aceh.

Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh Nomor: 540/DPMPTSP/2786/2022 tanggal 10 Oktober 2022 perihal percepatan kegiatan operasi Produksi.

“Berkenaan hal tersebut diatas, dari hasil evaluasi tim terhadap KPPA, bahwa Saudara belum melaksanakan kewajiban terhadap tahapan-tahapan kegiatan operasi produksi (eksploitasi),” kata Marzuki Dalam surat tersebut saat menjabat sebagai Plh. Kepala Dinas DPMPTSP Provinsi Aceh.

Kata Marzuki, surat tersebut menjadi peringatan terakhir kepada Saudara selaku pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi, apabila KPPA tidak melaksanakan kewajiban yang telah ditentukan tersebut, maka IUP KPPA akan dicabut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Kepada Saudara diminta untuk segera melaksanakan semua tahapan kegiatan operasi produksi dengan batas waktu sebagaimana terlampir,”ucap Marzuki.

Tembusan tersebut tertuju kepada, Menteri Investasi atau Kepala BKPM RI, Menteri ESDM RI, Pj. Gubernur Aceh, PYM Wali Nanggroe Aceh, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh, Kepala Biro Perekonomian Setda Aceh, Kepala Biro Hukum Setda Aceh, Pj. Bupati Aceh Barat.||Alfianpasee

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…