ACEH BARAT_ Pemerintah Aceh melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Aceh sudah memperingatkan PT. Megalanic Garuda Kencana (MGK) untuk segera memenuhi kewajiban sebagai pemegang Izin Usaha Tambang (IUP).
Peringatan tersebut tertuang dalam surat dengan Nomor : 540/DPMPTSP 290 /2023 terkait evaluasi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi PT. MGK, yang dituju kepada Direktur Utama PT. Magellanic Garuda Kencana (MGK) pada 31 Januari 2023 lalu.
Selain itu, berdasarkan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 540/1211/2022 tentang Pembentukan Tim Evaluasi Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara di Wilayah Aceh dan berita acara evaluasi dan klarifikasi percepatan pemenuhan kewajiban pemegang IUP Mineral dan Batubara di Aceh Nomor 540/140/BA/2022 tanggal 22 Juni 2022 antara Kepala Dinas ESDM Aceh dengan Direktur PT. Magellanic Garuda Kencana.
Kemudian, surat kepala dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh Nomor: 540/DPMPTSP/27815/2022 tanggal 10 Oktober 2022 Perihal Peringatan Pertama (I) atas Pemenuhan Kewajiban.
“Berkenaan hal tersebut diatas, dari hasil evaluasi tim terhadap PT. MGK, bahwa Saudara belum melaksanakan kewajiban terhadap tahapan-tahapan kegiatan operasi produksi (eksploitasi),” kata Marzuki dalam surat tersebut saat menjabat sebagai Plh. Kepala Dinas DPMPTSP Provinsi Aceh.
Kata Marzuki, surat tersebut menjadi peringatan terakhir kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi, apabila PT. MGK tidak melaksanakan kewajiban yang telah ditentukan tersebut, maka IUP PT.MGK akan dicabut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Kepada Saudara diminta untuk segera melaksanakan semua tahapan kegiatan operasi produksi dengan batas waktu sebagaimana terlampir,”ucap Marzuki.
Tembusan tersebut tertuju kepada, Menteri Investasi atau Kepala BKPM RI, Menteri ESDM RI, Pj. Gubernur Aceh, PYM Wali Nanggroe Aceh, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh, Kepala Biro Perekonomian Setda Aceh, Kepala Biro Hukum Setda Aceh, Pj. Bupati Aceh Barat.||Alfianpasee








