Home » Aceh » Polemik PT SPT, Ari DPR: Seolah Sekda Subulussalam Jadi Benteng Persoalan

Polemik PT SPT, Ari DPR: Seolah Sekda Subulussalam Jadi Benteng Persoalan

SUBULUSSALAM_ Polemik PT Sawit Panen Terus (SPT) yang belakangan ini menuai kontroversi, Ari Afriari anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kota Subulussalam mengatakan seolah Sekretaris Daerah (Sekda) setempat, menjadi benteng persoalan.

Pasalnya, Sekda Kota Subulussalam H Sairun S.Ag kemarin mengklarifikasi ke publik terkait legalitas PT SPT. Setelah melakukan pemanggilan terhadap PT SPT, Sekda membeberkan legalitas PT SPT merupakan Sertifikat Hak Milik (SHM) yang dibeli langsung dari masyarakat setempat.

Menanggapi itu, Ari mengatakan PT SPT ini jelas sarat dengan persoalan, terkait regulasi pengurusan SHM tersebut.

“Jika memang PT SPT mengantongi SHM yang dilakukan dengan cara ganti rugi dari masyarakat, apakah regulasinya sudah benar. Apa benar masyarakat menjual kepada pihak SPT berupa SHM atau SHM tersebut diurus sendiri,” kata Ari, Jumat, 28 Juni 2024.

Tidak hanya itu, Ari juga menyebutkan jangan-jangan ada permainan antara pihak stakeholder yang menerbitkan SHM, pada saat lahan tersebut masih hutan.

“Kita ketahui bersama, seharusnya SHM tidak boleh diterbitkan apabila areal masih dalam kondisi hutan atau belum dilakukan pembukaan di lahan tersebut. Malah Sekda mengatakan legalitas PT SPT SHM,” cetus Ari.

Menurut Ari areal di lahan perkebunan PT Sawit Panen Terus (SPT) itu sudah dikemas dalam aplikasi Sentuh Tanahku. Padahal, areal tersebut masih hutan.

“Lahan masih hutan, namun sudah teraplikasikan dalam peta Sentuh Tanahku, menurut saya ini sangat aneh. Sekda jangan seolah-olah menjadi benteng terhadap permasalahan ini tanpa adanya melakukan Pansus dari Pemerintah setempat,” jelas Ari.

Ari juga berjanji, pekan depan dirinya akan membuat laporan terhadap permasalahan PT SPT ke pihak penegak hukum wilayah Kota Subulussalam. (JD)

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…