Home » Daerah » DLHK Subulussalam: Pencemaran Lingkungan di Singgersing Ulah PT SPT

DLHK Subulussalam: Pencemaran Lingkungan di Singgersing Ulah PT SPT

SUBULUSSALAM_ Mendapati surat dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kota Subulussalam, perihal pencemaran lingkungan yang ditujukan kepada Kepala Kampong Singgersing, mengatakan pencemaran lingkungan terjadi karena ulah PT SPT.

Hal ini merupakan balasan surat dari Kepala Kampong Singgersing tertanggal 08 Mei 2024

Dikutip dalam surat balasan dari DLHK setempat itu, pada hari Selasa, 14 Mei 2024 lalu. Pihak DLHK telah melakukan peninjauan langsung ke lapangan terkait surat laporan dari Kepala Kampong Singgersing.

Adapun hasil telaah teknis dan hasil peninjauan lapangan disampaikan, bahwa ditemukan terjadi pembukaan lahan atau Land Clearing hutan, menggunakan alat berat, untuk dijadikan lahan perkebunan kelapa sawit.

Kegitan Land Clearing tersebut, berdasarkan informasi yang di kelola DLHK merupakan kegiatan PT. Sawit Panen Terus (SPT), yang berlokasi di wilayah kampong Batu Napal, Namo Buaya dan Kampong Singgersing.

Di lokasi pekerjaan Land Clearing oleh PT. SPT, terdapat beberapa aliran sungai, yaitu Sungai Singgersing, Sungai Lae Sukat, Sungai Rikit dan lainnya.

Dalam balasan surat DLHK Kota Subulussalam tertanggal 15 Mei 2024 lalu, Kondisi air terlihat sangat keruh disebabkan karena pembukaan lahan hutan menjadı areal perkebunan dengan metode terasering pada hulu sungai-sungai tersebut. Tanpa memperhitungkan, Topografi, Aliran air, dan Sempadan sungai.

Akibat dari pembukaan lahan oleh PT SPT ini merupakan dampak buruk terhadap lingkungan perairan sungai, makhluk hidup dalam sungai, dan masyarakat pemanfaat aliran sungai.

Oleh karena itu, pemrakarsa PT SPT harus bertanggung jawab dalam pemulihan lingkungan dan kerugian masyarakat.

Sementara jelas tertuang dalam Undang-undang No 11 tahun 2020 tentang Cipa Kerja dan Peraturan Pemerintah No 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dalam pasal 4 menyebutkan Setiap rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak terhadap Lingkungan Hidup wajib memiliki AMDAL, UKL-UPL. atau SPPL. Namun PT. SPT belum memilikinya.

Permenlhk No 04 Tahun 2021 tentang daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang

Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup. PT. SPT wajıb menyusun Dokumen AMDAL. atau UKL UPL, namun hingga sat ini belum dilakukan.

Pemrakarsa PT. SPT, telah melalkukan pembukan lahan / Land Clearing dan sebagian telah ditanami Kelapa sawit, namun dalam melaksanakan kegiatan usahanya, hingga surat ini di terbitkan, belum memiliki Perizinan Berusaha sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Kendati demikian, Sekda Subulussalam menepis hal tersebut. H Sairun S.Ag mengatakan, pencemaran lingkungan yang terjadi di Sungai Singgersing dan kerusakan objek wisata Silangit-langit bukan dampak kegiatan PT SPT.

“PT SPT ini berada di bawah objek wisata Silangit-langit, bahkan di lokasi tersebut, terdapat kegiatan perambahan hutan yang tidak hanya dilakukan oleh PT SPT,” terang Sekda Subulussalam, Jumat, 28 Juni 2024. (JD)

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…