Home » Aceh » Pj Bupati Setengah Hati, Pilkada Abdya Terancam Tanpa Pengawasan

Pj Bupati Setengah Hati, Pilkada Abdya Terancam Tanpa Pengawasan

BANDA ACEH_ Salah satu tugas Pj Kepala Daerah sesuai dengan amanah Menteri Dalam Negeri adalah memastikan pelaksanaan pesta demokrasi Pilkada 2024 dapat berjalan dengan baik.

Namun ironisnya, pelaksanaan Pilkada Kabupaten Aceh Barat Daya justru terabaikan dikarenakan, Pj Bupati Darmansah tak lagi serius dalam menjalankan tugas-tugasnya sesuai amanah Mendagri untuk sukseskan pelaksanaan Pilkada, tapi justru cenderung lebih fokus untuk persiapan dirinya maju sebagai Bupati Aceh Selatan. 

“Bukti Pj Bupati Abdya Darmansah setengah hati menjalankan amanah Mendagri dalam menjalankan tugasnya dapat dilihat dari alokasi anggaran Panwaslih Aceh Barat Daya yang hanya sebesar Rp 1,5 M sehingga pelaksanaan Pilkada Abdya terancam tanpa pengawasan. Jelas-jelas Pj Bupati Abdya Darmansah tidak menjalankan tugas utamanya yakni mensukseskan pelaksanaan Pilkada,”ungkap koordinator Gerakan Muda Peduli Aceh(GeMPA), Ariyanda Ramadhan Selasa, 25 Juni 2024.

Secara kalkulasi kabupaten Aceh Barat Daya terdiri dari 9 kecamatan dan 152 gampong atau desa/gampong, dimana sebagaimana amanah Undang-undang di setiap kecamatan hingga gampong terdapat personil pengawas pemilu.

“Dengan alokasi anggaran pengawasan yang hanya Rp 1,5 M tersebut, untuk membayar gaji/honor petugas pengawas di tingkat kabupaten, kecamatan hingga gampong pun masih sangat kurang, belum lagi untuk kegiatan pengawasan yang dijalankan. Sehingga secara nyata seakan terlihat bahwa Pj Bupati Abdya sengaja menginginkan pelaksanaan Pilkada Abdya tanpa pengawasan dan tidak peduli dengan pelaksanaan pesta demokrasi di daerah yang kini dipimpinnya,” bebernya.

Ariyanda menilai, selama ini Pj Bupati Abdya Darmansah terkesan hanya berupaya mengamankan paket-paket proyek sebagai sumber pundi-pundi maju di Pilkada Aceh Selatan, tanpa memikirkan tugasnya sebagai Penjabat kepala daerah yang dimandatkan Mendagri.

“Bayangkan saja dari Rp 1 Triliun lebih APBK Abdya, hanya sebesar Rp 1,5 milyar untuk pengawasan pelaksanaan Pilkada. Ini menunjukkan bahwa Pj Bupati Darmansah memang sudah setengah hati menjalankan tugasnya, dan tak memikirkan kelancaran pelaksanaan Pilkada di daerah yang kini dipimpinnya. Untuk menghindari penyalahgunaangunaan kewenangan Pj Kepala Daerah yang dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat Abdya, memang seharusnya Mendagri dari awal sudah mencopot Darmansah dari jabatannya sebagai Pj Bupati Abdya. Jika tidak maka Abdya hanya akan jadi sumber pundi-pundi, tapi pelaksanaan pesta demokrasi di Abdya justru terancam gagal,” pungkasnya.

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…