ACEH TENGGARA_ Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pemerhati Kinerja Aparatur Negara (PERKARA) menuding kinerja staff Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Aceh Tenggara ceroboh dalam menginput daftar gaji pegawai.
Hal tersebut mencuat usai diketahui tunjangan gaji di bulan April yang diperuntukan bagi anak milik dua pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) kabupaten setempat hilang.
“Akibat kecerobohan kerja stafnya tersebut, dapat merugikan ASN (Aparatur Sipil Negara). Kita menilai kerja staf yang menginput daftar gaji tersebut tidak profesional atau dapat dikatakan ceroboh. Sebelumnya menurut dua pegawai Disdukcapil itu dari dulu tidak pernah terjadi seperti sekarang ini, dan tidak menutup kemungkinan hal seperti ini ada terjadi di dinas lain hanya saja tidak mencuat kepermukaan, ” Ujar Izharuddin, Ketua DPC LSM PERKARA Aceh Tenggara, Sabtu, 22 Juni 2024.
Lebih lanjut Izharuddin mengungkapkan, dari hasil penelusuran pihaknya, salah satu pegawai Disdukcapil yang merasa dirugikan tersebut diketahui jika tunjungan anaknya senilai Rp 200 ribu hilang pasca dirinya mengusulkan gaji berkala.
“Dia mengusulkan kenaikan gaji berkala, akan tetapi salah satu anaknya yang masih sekolah hilang tunjangan. Memang nilainya hanya Rp 200 ribu, setelah dikomplen pada staf BPKD di bulan Mei, tunjangan anak tersebut muncul kembali, akan tetapi kerugian tidak dikembalikan. Demikian juga halnya dengan ASN yang satu lagi, itu tunjangan istri dan satu orang anaknya hilang, nilai kerugian Rp 500 ribu,” Jelas Izharuddin.
Sementara itu kata Izharuddin, pihaknya juga mengkonfirmasi hal tersebut ke Kepala BPKD, Syukur Selamat Karo Karo. Melalui pesan singkat, Kepala BPKD menyebutkan jika ada kekurangan dalam pembayaran gaji, ASN yang bersangkutan diminta untuk membuat surat kepada Sekda agar dilakukan pembayaran kembali.
“Apa yang disampaikan Kaban tersebut, dalam pengembalian tunjangan gaji anak dan istri, sah sah saja. Akan tetapi akibat kecerobohan kerja stafnya tersebut, dapat merugikan ASN dan diarahkan untuk menyurati Sekda itu menambah kerjaan,” Ujarnya.
Izharuddin berharap hal serupa tidak terulang lagi di Pemerintahan Kabupaten Aceh Tenggara. Pihaknya memaklumi jumlah ASN di Aceh Tenggara cukup banyak, sehingga membutuhkan sistem kerja yang ekstra hati-hati dan profesional.(Sultan Habibi)








