Home » Aceh » KPK Tak Tuntaskan Indikasi Mega Korupsi di Aceh, Kejagung Diminta Turun Tangan dan Periksa Irwan Djohan

KPK Tak Tuntaskan Indikasi Mega Korupsi di Aceh, Kejagung Diminta Turun Tangan dan Periksa Irwan Djohan

IMG-20240620-WA0006

BANDA ACEH_ Indikasi megakorupsi pengadaan kapal Aceh Hebat yang menelan anggaran mencapai Rp 178 milyar dan proyek pembangunan 12 ruas jalan yang menelan APBA hingga Rp 1,2 Triliun hingga saat ini masih misteri.

Namun sangat disayangkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah melakukan penyelidikan awal harus bungkam seribu bahasa tanpa penjelasan apa-apa di publik.

“Mengingat kondisi internal KPK yang semakin rapuh dan mungkin tak berdaya untuk mengungkapkan kasus mega korupsi tersebut, maka kami meminta agar kasus ini bisa diusut lagi dari awal oleh Kejaksaan Agung RI demi menyelamatkan marwah dan citra institusi penegakan hukum Indonesia di mata rakyat,” ungkap Ketua DPW Aliansi Mahasiswa Anti Korupsi (Alamp Aksi) Provinsi Aceh, Mahmud Padang, Kamis, 20 Juni 2024.

Dia juga menyarankan, jika KPK tak lagi berdaya untuk menyelamatkan triliunan uang rakyat Aceh tersebut, maka kenapa tidak kasus itu diserahkan kepada kejagung untuk ditindaklanjuti. “Publik dapat melihat akhir-akhir ini pembongkaran kasus mega korupsi di Indonesia yang dilakukan kejagung lumayan masif dan patut diacungi jempol, sehingga kita berharap kejagung dapat turun tangan dan menuntaskan pengusutan indikasi megakorupsi di Aceh tersebut,” harapnya.

Menurut Mahmud, pengungkapan indikasi mega korupsi pengadaan kapal Aceh Hebat dan proyek Multiyears dapat dijejaki dari awal pengaturan ketersediaan anggaran dan penandatangan MoU antara legislatif dan eksekutif. Salah satu pihak perwakilan legislatif yang nekat menandatangani MoU itu adalah mantan pimpinan DPRA Irwan Djohan, walaupun sudah ada rekomendasi dari komisi IV DPRA yang menolak penganggaran proyek tersebut.

“Kalau Kejagung turun bisa saja langsung periksa pihak legislatif yang melakukan penandatanganan MoU Proyek Multiyears itu seperti mantan pimpinan DPRA Irwan Djohan yang sudah mengakui ikut menandatangani, apakah dalam penandatanganan MoU tersebut ada transaksional atau gratifikasi/suap menyuap, bisa saja dengan barter penambahan pokir atau pemberian uang dan sebagainya, semua bisa saja terjadi. Pasalnya sosok bersangkutan berani menandatangani MoU Proyek tersebut padahal komisi DPRA terkait sudah melakukan penolakan, sehingga jadi pertanyaan publik ada apa dibalik semua itu hingga ada persetujuan pimpinan DPRA (penandatanganan MoU) yang mengabaikan prinsip kolektif kelembagaan,” bebernya.

Jadi, kata Mahmud, pengusutan indikasi megakorupsi Kapal Aceh Hebat dan Proyek MYC pembangunan belasan ruas jalan itu bisa dimulai dari hulu ke hilir, mulai dari kemungkinan adanya indikasi suap menyuap dalam penganggaran dan penandatanganan MoU hingga pengaturan tender, lalu hasil pelaksanaan pekerjaan. “Pada saat pengaturan tender juga ditemukan berbagai kejanggalan oleh elemen sipil dan BPKP saat itu terkait adanya indikasi pengaturan tender, bahkan ketika pelaksanaan juga sudah ada temuan-temuan BPK RI bahkan elemen sipil pun ikut melihat berbagai kejanggalan saat itu,” jelasnya.

Namun, lanjut Mahmud, KPK seakan tak bernyali untuk membongkar indikasi mega korupsi pengadaan Kapal Aceh Hebat dan Proyek MYC belasan ruas jalan dan jembatan tersebut. “Untuk itu, demi menyelamatkan marwah penegakan hukum Indonesia di mata rakyat Aceh, kami meminta agar Kejagung turun tangan dan turut membongkar serta mengusut tuntas indikasi megakorupsi tersebut. Kami minta ini benar-benar diusut dadi Hulu ke hilir dan ditetapkan tersangka tanpa pandang bulu, jangan sampai pemberantasan korupsi di Aceh hanya sebatas menyentuh yang kelas teri saja, sementara yang kelas kakap seperti pada indikasi megakorupsi tersebut dibiarkan begitu saja. Kita berharap indikasi mega korupsi itu dapat dibongkar dan tuntaskan sebelum akhir kepemimpinan Presiden Jokowi,” tegasnya.

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…