Home » Aceh » PSI Aceh: PLN Jangan Rusak Citra Pemerintah

PSI Aceh: PLN Jangan Rusak Citra Pemerintah

IMG-20240605-WA0111

BANDA ACEH_ Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Aceh melontarkan kritik keras terhadap PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero) terkait pemadaman listrik massal yang terjadi di Aceh dalam beberapa hari terakhir.

Ketua DPW PSI Aceh, Zulkarnaini Syeh Joel, menyerukan kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk melakukan pengecekan internal di PT PLN Persero, khususnya di Provinsi Aceh. Menurutnya, pemerintah perlu melakukan investigasi mendalam untuk mengetahui penyebab pemadaman listrik yang terjadi berulang kali di wilayah tersebut.

“Bahkan perlu dilakukan investigasi terkait pemadaman listrik di Aceh. Aceh selalu bergantung pada Sumatera Utara (Sumut),” ujar Zulkarnaini di Banda Aceh, Rabu, 6 Juni 2024.

Lebih lanjut, Zulkarnaini menyatakan bahwa pemerintah harus mempertimbangkan untuk mengganti pimpinan PT PLN Persero di Aceh dengan sosok yang lebih kompeten. “Kalau memang ada hal urgent yang mengharuskan pergantian, ganti dengan yang mampu dan mumpuni,” tegas Syeh Joel.

Menurutnya, pemadaman listrik massal yang terjadi tidak hanya merusak citra dan kredibilitas pemerintah, tetapi juga mencederai kepercayaan masyarakat.

“Pemadaman listrik secara massal ini tidak bisa disebut sebagai kecelakaan biasa. Ini merusak citra dan kredibilitas pemerintah,” tegas kader Partai anak Jokowi ini.

PSI Aceh menuntut PT PLN Persero untuk memberikan penjelasan yang jujur mengenai penyebab pemadaman listrik yang telah berlangsung berjam-jam tersebut.

Apalagi, Aceh akan menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) pada bulan September mendatang. “Jangan sampai listrik padam akibat kinerja PLN yang buruk memalukan Aceh di tingkat nasional, bahkan dunia,” ujarnya.

Ia juga menekankan bahwa Menteri BUMN harus memberikan perhatian serius terhadap masalah ini. “Pak Menteri harus memberikan atensi terhadap masalah ini,” katanya.

Selain itu, dia mengingatkan bahwa konsumen yang telah membayar tagihan listrik bulanan tidak seharusnya dirugikan.

“Kalau konsumen terlambat membayar tagihan listrik, mereka didenda hingga ada pemutusan sambungan. Sebaliknya, jika terjadi pemadaman listrik, maka harus ada ganti rugi bagi masyarakat,” tegasnya. 

Tags

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…