Home » Aceh » Penghuni Lapas Kelas II B Kutacane Membludak Didominasi Kasus Narkoba

Penghuni Lapas Kelas II B Kutacane Membludak Didominasi Kasus Narkoba

ACEH TENGGARA_ Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II B Kutacane, Aceh Tenggara semakin hari semakin membludak. Kondisi ini tentunya sudah sangat over kapasitas sehingga membuat para Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) tidur tidak nyaman.

Bahkan, setiap kamar dihuni puluhan orang yang menyebabkan warga binaan tidur berhimpitan dan sesak.

“Saat ini jumlah WBP 403 orang, sementara itu kapasitas 117 orang. Penghuni Lapas dominan terlibat kasus narkotika (sabu dan ganja) yakni 290 orang.Selanjutnya, kasus kriminalitas sesuai HUHPidana 72 orang dan kasus korupsi 10 orang. Mereka (WBP) tidur terpaksa berimpit-impitan, karena jumlah kamar untuk laki-laki 9 kamar dan satu kamar untuk WBP perempuan,” ujar Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II B Kutacane, Chandra Wiharto, Selasa (4/6/2024).

Menurutnya, Lapas Kelas II Kutacane WBP sudah sangat padat sehingga WBP harus tidur berhimpitan, bahkan satu kamar diisi puluhan orang.

Kondisi ini tentunya tak sehat bagi WBP. Namun, karena daya tampung hanya 117 orang, jadi WBP yang berjumlah 403 orang ini tetap ditampung dan ditempatkan dalam Lapas Kelas II B tersebut.

Sementara itu, Pengamat Kebijakan Publik Aceh, Dr Nasrulzaman, mengatakan, Pemerintah Daerah dan Kemenkumham HAM dan Komisi III DPR RI diharapkan dapat memperhatikan kondisi lapas-lapas yang sudah sangat padat atau over kapasitas.

Kondisi seperti di Lapas Kelas II B Kutacane ini tentunya sangat menyiksa bagi WBP. Mereka berada di Lapas adalah untuk dibina bukan menjadi hukuman bagi mereka yang terlibat hukum.

Jadi, mereka ini harus diperhatikan mulai dari kesehatan, tempat tidur, makan hingga keterampilan bagi WBP ini harus benar-benar diperhatikan.

Sehingga mereka nantinya keluar dari Lapas sebagai WBP dapat bersanding dengan masyarakat lain dan memiliki keahlian atau keterampilan sehingga bisa menjadikan keahlian sebagai sumber untuk mencari nafkah bagi keluarganya.

Namun, kalau mereka sebagai WBP tidak ada keahlian yang diberikan, maka dikhawatirkan mereka bisa berurusan kembali dengan hukum yang tentunya mereka akan berulangkali menjadi penghuni di Lapas.

Ditambah Dr Nasrulzaman, khususnya kepada WBP kasus narkotika yakni pemakai narkoba, melihat tingginya kasus ini.

Pemerintah Daerah harusnya menyediakan panti rehabilitasi narkoba terhadap para WBP yang terlibat penyalahgunaan narkoba.

“Jadi, mereka jangan disamakan penahanannya dengan kasus-kasus lainnya di Lapas Kelas II B Kutacane,” pinta Dr Nasrulzaman yang juga Tokoh Masyarakat Aceh Tenggara. (Sultan Habibi)

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…