Home » Aceh » Wakil Ketua DPRK Aceh Barat Tidak Sepakat Hauling Batu Bara PT IPE di Jalan RGM

Wakil Ketua DPRK Aceh Barat Tidak Sepakat Hauling Batu Bara PT IPE di Jalan RGM

IMG_20240604_120355

ACEH BARAT – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat, Ramli SE sangat keberatan jika perusahaan PT Indonesia Pacific Energi (IPE), memakai jalan RGM sebagai jalan hauling batu bara.

Ramli SE mengatakan dirinya tidak menyetujui pemakaian jalan RGM sebagai jalan hauling batu bara dikarenakan sangat merugikan warga setempat, hal itu disebabkan banyak masyarakat yang menjadi dampak dari batu bara tersebut.

“Saya dipilih oleh rakyat jadi saya harus memihak untuk rakyat, jika memang mereka ingin Hauling kenapa tidak buat jalan sendiri jangan pakek jalan RGM,” ujar Ramli SE kepada Presentatif, Selasa 4 Juni 2024.

Ramli menegaskan, bila ada pihak lain yang mendukung terkait Hauling di jalan RGM dirinya tetap bersikeras membela masyarakat, karena menurutnya jalan tersebut tidak pantas dilalui oleh mobil truk pengangkut batu bara.

“Jalan RGM merupakan jalan kecamatan Mereubo-Balee, panjangnya kurang lebih 14 kilometer itu merupakan jalan kabupaten, jalan pun sudah kita liat banyak yang sudah terkupas, ada juga kita turun kelapangan langsung melihat, jalan tersebut banyak di tambal dengan semen dan dibuat garis cat kolom aja tapi tidak dibuat,”ujarnya.

Ramli SE menyebutkan pihak PUPR Aceh Barat sudah dua kali menyurati pihak perusahaan PT IPE, namun hingga saat ini belum diindahkan. 

“Ada cuma di diperbaiki oleh perusahaan kalau dilihat jauh dari spekulasi, dan ada juga di semen, ini sungguh tidak di indahkan oleh pihak perusahaan,” tegasnya.

Ramli juga berharap terkait pembuatan jalan tersebut lebih baik pihak perusahaan menyerahkan pekerjaan tersebut kepada dinas PUPR Aceh Barat.

“Karena itu memang bidangnya mereka paling tau spekulasi jalan RGM itu, dari pada seperti ini jalan dibuat kemudian rusak lagi,” pungkasnya. (AF)

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…