Home » Aceh » BPN Akui Tak Keluarkan SHM Terkait Ribuan Hektare Lahan di Singgersing Tergarap

BPN Akui Tak Keluarkan SHM Terkait Ribuan Hektare Lahan di Singgersing Tergarap

SUBULUSSALAM _ Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Subulussalam mengakui belum pernah mengeluarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Per Maret 2023 hingga Juni 2024, di Kampong Singgersing, Kecamatan Sultan Daulat, Kota setempat, Selasa, 4 Juni 2024.

Pasalnya, terdapat ribuan hektare hutan disana telah digarap oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan perusahaan Perseroan Terbatas (PT), yang legalitas kepemilikannya masih diragukan.

Seperti lahan PT Sawit Panen Terus (SPT) belakangan ini kian menjadi perbincangan hangat yang menuai kontroversi dikalangan masyarakat Kota Subulussalam.

Sebelumnya, Ari Afriari anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Subulussalam mengatakan legalitas PT SPT ini merupakan Sertifikat Hak Milik (SHM) bukannya Hak Guna Usaha (HGU) seperti perusahaan lainnya.

Dikesempatan itu, Ari Afriari sempat menyampaikan kekecewaannya terhadap Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Subulussalam. Dituding Ari, bahwa BPN mengeluarkan SHM setiap minggunya kepada masyarakat Singgersing untuk kepentingan SPT dan perusahaan lainnya di daerah tersebut.

Sedangkan menurut Yanto Mulyanto, Kepala BPN setempat, dalam setahun terakhir ini pihaknya tidak ada mengeluarkan SHM di Kampong Singgersing, terlebih lagi untuk kepentingan perusahaan disana.

“Semenjak saya menjabat sebagai Kepala BPN dari Maret 2023 hingga saat ini Juni 2024, kami BPN belum pernah mengeluarkan SHM untuk lahan perkebunan di Kampong Singgersing,” pungkasnya.

Terlebih lagi untuk pengurusan HGU di wilayah Kampong Singgersing tersebut. Lanjut Yanto Mulyanto, pihaknya juga belum menerima persyaratan yang diajukan oleh pihak perusahaan di Singgersing.

Kabarnya, tidak hanya PT SPT yang melakukan aktivitas perkebunan disana. Tepatnya di wilayah yang sama, terdapat oknum yang serupa mengatasnamakan PT, tengah melakukan aktivitas perkebunan kelapa sawit.

Atas kegiatan tersebut, mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan, hingga tercemarnya bantaran sungai Singgersing. Bahkan, merusak salah satu objek wisata disana. (JD)

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…