Home » Hukum » Diduga Pungut Biaya ke Siswa, Kadis Dikbud Agara akan Panggil Kepsek SMP Swasta Gunung Nias

Diduga Pungut Biaya ke Siswa, Kadis Dikbud Agara akan Panggil Kepsek SMP Swasta Gunung Nias 

19_38_58_IMG-20240603-WA0022

ACEH TENGGARA_ Diduga masih melakukan pungutan sejumlah biaya terhadap siswa, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Aceh Tenggara (Agara) akan melakukan pemanggilan pihak Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Gunung Nias Kecamatan Lauser kabupaten setempat. 

Dimana, pihak sekolah tersebut dikhabarkan mewajibkan setiap siswa membayar uang sebesar Rp.1.280.000 dengan peruntukan yakni uang ujian, uang ijazah dan uang perpisahan.

Padahal, Dikbud Agara telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) pada 3 Mei 2024 lalu terkait larangan mengadakan pungutan dalam bentuk apapun kepada siswa-siswi atau orang tua wali. Surat edaran itu juga melarang sekolah membuat acara perpisahan atau rekreasi dengan peserta didik keluar kota.

Terkait pungutan biaya tersebut, dalam pemberitaan sebelumnya Kepala Sekolah (Kepsek) SMP Swasta Gunung Nias, Herman Jaya saat dikonfirmasi mengakui perihal kutipan tersebut.

Sementara itu, Lumbung Informasi Rakyat (Lira) Kabupaten Aceh Tenggara, M Saleh Selian menyebutkan atas tindakan Kepsek Herman Jaya, dipastikan SE yang dikeluarkan pihak Dikbud Agara yang ditandatangani Kepala dinasnya (Kadis) Julkifli, tidak berlaku. Bahkan bisa dikatakan hanya gertak sambal, seperti diungkapkan bupati. 

M Saleh Selian mengatakan, dengan tidak adanya tindakan nyata kepada pihak sekolah yang melanggar, Kadis Dikbud Julkifli bisa akan semakin tidak dihargai para Kepsek di Kabupaten Aceh Tenggara.

“Sederhana saja bang. SE sudah diedarkan sejak bulan Mei lalu. Isinya jelas dan tegas. Tapi, para kepsek juga dengan jelas dan terangan-terangan melawan surat edaran yang diteken Kadis. Artinya disitu apa? Kepsek tidak menghargai bahkan tidak takut sama sekali kepada Kadis dalam hal ini melalui aturan yang telah dikeluarkan,” tegas M Saleh, Senin, 3 Juni 2024

Sementara Kadisdibud Aceh Tenggara saat dikonfirmasi tim media ini menegaskan akan memanggil pihak sekolah.

“Kita akan panggil dan kita minta keterangan. Kalau benar informasinya kita buat surat teguran,” pungkasnya.(Sultan Habibi) 

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…