Home » Hukum » Pemkab Nagan Raya Kembali Kalah Dalam Upaya Hukum Melawan Apel Green Aceh

Pemkab Nagan Raya Kembali Kalah Dalam Upaya Hukum Melawan Apel Green Aceh

IMG_20240602_120421

BANDA ACEH_ Yayasan Apel Green Aceh kembali menang atas gugatan banding yang dilakukan oleh pemerintah Nagan Raya ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banda Aceh, dengan akta registrasi Perkara Nomor :9/G/K/2024/PTUN.BNA tertanggal 06 Maret 2024.

Direktur Eksekutif Yayasan Apel Green Aceh Rahmad Syukur mengatakan sebelumnya, pada 20 febuari 2024, Yayasan Apel Green Aceh telah menang di Komisi Informasi Aceh (KIA) Banda Aceh.

“Dalam keputusan sidang tersebut Majelis Hakim Komisioner membacakan atas putusan yang informasi yang dimohonkan oleh Apel Green Aceh merupakan informasi terbuka. Majelis Hakim memerintahkan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya sebagai termohon untuk menyerahkan informasi yang dimohonkan setelah keputusan dinyatakan berkekuatan hukum tetap,”jelas Rahmad Syukur, Minggu 2 Juni 2024.

Selain itu, Majelis Hakim Komisioner memerintahkan Pemerintah Kabupaten Raya untuk mencabut dan membatalkan lembar uji konsekuensi informasi yang dikecualikan angka 93, yang merupakan lampiran dari Keputusan PPID Kabupaten Nagan Raya Nomor 500.8/2/kpts/2023 tentang Klasifikasi Informasi Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, pada tanggal 15 Mei 2023.

“Selah keputusan KIA pemerintah Nagan Raya tidak terima atas keputusan Komisi Informasi Aceh maka melakukan Banding ke Pengadilan Tata usaha Negara (PTUN) Banda Aceh, dengan no Nomor :9/G/K/2024/PTUN.BNA tertanggal 06 maret 2024,”ujar Rahmad Syukur.

Kemudian, putusan sidang PTUN Banda Aceh dengan Nomor :9/G/K/2024/PTUN.BNA, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banda Aceh memutuskan perkara dengan poin-poin sebagai berikut. 

(1) Majelis hakim mmenolak keberatan dari pemohon keberatan untuk seluruhnya. (2)Menguatkan Putusan Komisi Informasi Aceh Nomor:018/XI/KIA-PS.A/2023 tanggal 20 febuari 2024. (3) menghukum pemohon keberatan Untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. 

Dengan adanya keputusan ini, maka Apel Green Aceh mendesak Pemkab Nagan Raya untuk segera mengeksekusi putusan.

“Apel Green Aceh juga akan melaporkan dugaan percemaran ini ke Kementrian Lingkungan hidup dan Kehutanan dan Kementrian Investasi agar segera mengevaluasi Izin PT. Beurata Subur Persada atas dugaan percemaran sungai Krueng Trang di hari kemerdekaan Indonesia tersebut,” Tegas Direktur Apel Green Aceh, Rahmat Syukur. 

Apel Green Aceh berharap Pj bupati Nagan Raya bisa mengevaluasi Kadis dan Kabit Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan agar kedepan kejadian seperti ini tidak terulang lagi. 

“Dengan ada dua keputusan tersebut, kedepannya Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Nagan raya bisa mempublis setiap hasil Lab yang di ambil oleh dinas tersebut ke khalayak ramai, sehingga publik mengetahui, “Jelas Syukur.||Alfianpasee

 

 

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…