Home » Daerah » Komandan Brigade PII Aceh: Kalau Tidak Bisa Dibina BRA, Maka Binasakan

Komandan Brigade PII Aceh: Kalau Tidak Bisa Dibina BRA, Maka Binasakan 

BANDA ACEH_Koordinator Wilayah Brigade Pelajar Islam Indonesia (BPII) Aceh mendesak Pj. Gubernur Aceh dan DPR Aceh untuk mengevaluasi Badan Reintegrasi Aceh (BRA) terkait banyaknya permasalahan yang terjadi di daerah saat ini, Kamis, 30 Mei 2024.

Komandan Brigade PII Aceh, Mohd Rendi Febriansyah mengatakan bahwa BRA itu idealnya adalah sebagai lembaga reintegrasi, reparasi dan rekomendasi dari pemerintah. 

“Tugas, pokok dan fungsi BRA sendiri sudah jelas untuk melakukan reparasi untuk korban konflik, napol dan tapol, serta mantan kombatan GAM,”ujar Mohd Rendi Febriansyah.

Mohd Rendi Febriansyah menyebutkan sangat tidak sesuai jika BRA yang merupakan lembaga formal dan termasuk dalam SKPA diajukan oleh Komite Peralihan Aceh (KPA) yang merupakan lembaga non formal. 

Sebutnya lagi, bahwa lembaga BRA memiliki banyak faktor gagal dalam implementasi, hal itu dijelaskan oleh Usman Lamreung, akademisi yang juga pengamat sosial dan politik Aceh. 

“Saya melihat ada beberapa faktor kenapa BRA ini. Yang pertama, ketidakjelasan data, ini datanya tidak valid seperti contohnya yang awalnya kombatan GAM jumlahnya 3000 sekarang menjadi 30.000, ini darimana munculnya?,” tanya Rendi.

Kemudian faktor kedua adalah penyeleksian ketua dan anggota BRA tidak dilaksanakan secara ideal sesuai fit and propernya, penunjukannya asal-asal saja.

“faktor ketiga adalah BRA tidak terintegrasi dengan BRA di kabupaten atau kota hingga ke desa desa dalam menjalankan programnya,” jelasnya. 

Selain itu Alfian juga menyebut saat ini BRA memiliki problem yang sangat krusial terutama kasus korupsinya. 

“Saya melihat BRA ini sangat banyak problemnya. Termasuk kemarin yang baru terjadi korupsi 15 miliar pengadaan bibit ikan. Dan anggaran bibit ikan itu masih 54 miliar yang kemungkinan terindikasi korupsi,” sebut Rendi.

“Dugaan saya dana ini digunakan untuk pemilu bulan dua lalu dan menyusul mungkin dana hasil korupsi ini akan digunakan untuk kepentingan Pilkada mendatang,”duga Rendi.||Alfian Akbar

Tags

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…