Home » Aceh » DPRK Minta PT. Indoasia Mineral Persada Taat Aturan, Utamakan Pekerja Lokal

DPRK Minta PT. Indoasia Mineral Persada Taat Aturan, Utamakan Pekerja Lokal 

IMG_20240523_153322

ACEH BARAT _Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat, Ahmad Yani, menyebutkan PT. Indoasia Mineral Persada belum memiliki izin usaha untuk beroperasi akan tetapi sudah melakukan pengerukan emas. 

“Perusahaan PT. Indoasia Mineral Persada mengoperasikan kapalnya di sungai Tutut tanpa IUJP, hal ini sangat kita sesali atas sikap mereka,” kata Ahmad Yani, kepada Presentatif, Kamis, 23 Mei 2024.

Ahmad Yani menanggapi atas yang disampaikan oleh KTT KPPA sebagai pemilik IUP, bahwa kapal tersebut milik negara asing yaitu China.

“Informasi dari kantor imigrasi kelas II Non Tempat Pemeriksaan (TPI) Meulaboh menyebut dari 15 Warga Negara Asing (WNA) asal China salah satunya bukan pekerja namun pelaku bisnis sesuai dengan visa kunjungan yang dikantongi,”ujar Ahmad Yani.

Menurut Ahmad Yani, persoalan ini perlu di luruskan untuk menghilangkan keresahan masyarakat dengan keberadaan PT. Indoasia Mineral Persada dengan membawa investor China.

“Terlebih kabar dari imigrasi dari 15 TKA ada salah seorang pemegang visa sebagai investor, yang kami ketahui Indoasia belum memiliki IUP maupun IUJP, ditambah lagi ada imigran China, ini semakin meresahkan masyarakat,” ungkap Ahmad Yani.

Kata Ahmad Yani, dirinya sangat mendukung investasi di Aceh Barat demi kemajuan daerah, akan tetapi harus taat aturan dalam berinvestasi.

“Saya berharap perbedayakan tenaga lokal, jangan diambil dari luar daerah dulu, apa lagi kami dengar dari negara asing China,”tutup Ahmad Yani.||Alfian Akbar

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…