Home » Daerah » Forkot Melaboh Minta Dewan Dan Pemerintah Mengevaluasi Terkait Mode Pelayanan Sistem Digital

Forkot Melaboh Minta Dewan Dan Pemerintah Mengevaluasi Terkait Mode Pelayanan Sistem Digital 

IMG_20240522_111702
ACEH BARAT_ Forum Rakyat Kota (FORKOT) Meulaboh, mendesak Pemerintah Aceh Barat mengevaluasi pelayanan RSUD CND dan BPJS Kesehatan, Karena tidak mampu mengindentifikasi pasien lansia serta disabilitas dengan mode digital, Rabu, 22 Mei 2024.

Ketua Forkot Meulaboh, Syah Bakri, mengatakan sistem yang dibuat RSUD CND & BPJS dinilai memberatkan peserta BPJS yang tidak memiliki Handphone Android untuk mengoperasikan pendaftaran mandiri, karena pasien orang tua dan penyandang disabilitas, kebanyakan tidak memiliki alat tersebut.

“Dulu pasien yang sudah lansia dan tak mampu berdiri lama dibolehkan diwakili oleh anak atau saudara, sekarang semua pasien wajib datang ke poli RSUD CND, sekarang malah merepotkan, selain harus mengurus administrasi jugag harus mengurus pasien yang kelemahan hampir jatuh karena kelamaan berdiri, bahkan semenit pun orang tua itu tak mampu berdiri,”kata Syah Bakri.

Syah Bakri meminta dewan dan pemerintah Aceh Barat, harus mengevaluasi sistem pelayanan BPJS dan RSUD CND Agar lebih mempermudah masyarakat terutama lansia serta disabilitas.

“Bayangkan bila ini terjadi kepada keluarga kita setiap hari dan tiap Minggu kepada pasien berobat jalan, ini sangat miris, bukan nya sembuh malah orang bertambah sakit,”ungkap Syah Bakri.

Menurutnya, langkah diambil untuk menvoba mempermudahkan pelayanan dengan Makai sistem digital, akan tetapi percobaan ini terlihat gagal. Ditakutkan akan ada korban berjatuhan nantinya di pengantrian.

“Pada dasarnya sistem digital ini harus lebih mempermudah dan mempercepat pelayanan masyarakat, jika tidak artinya sistem ini gagal dan perlu ditinjau ulang Krn tak lebih baik dari sistem sebelumnya,” harap Syah Bakrie.||Alfian Akbar

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…