Home » Aceh » DPRK Agara Desak UKPBJ Segera Tayangkan Paket Proyek 2024

DPRK Agara Desak UKPBJ Segera Tayangkan Paket Proyek 2024

12_51_14_IMG-20240518-WA0037-768x432

ACEH TENGGARA_ Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tenggara (Agara), mendesak pihak Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Setdakab setempat agar segera mengumumkan dan melelang paket proyek 2024.

“Terus terang kami juga sangat resah dan was- was, melihat kinerja Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Setdakab,” ujar Musiadi, anggota Komisi A DPRK Agara, Senin, 20 Mei 2024.

Pasalnya kata dia, sampai medio April 2024 ini, dari ratusan paket proyek yang ada, baru 3 kegiatan yang telah ditayangkan pihak UKPBJ. Sedangkan selebihnya, nasibnya tak jelas kapan akan diumumkan atau ditayangkan, padahal limit waktu pengerjaan proyek 2024 dari berbagai sumber tersebut semakin sempit.

“Kondisi saat ini sangat tidak normal dan memprihatinkan karena baru 3 paket kegiatan yang telah ditayangkan, dalam keadaan normal saja tanpa ada sanggahannya dari rekanan terkait pengumuman pemenang limit waktu penyelesaian proyek sangat minim sekali,” ujar Musiadi politisi Hanura tersebut.

Apalagi bila menunggu lelang ratusan paket lainnya yang nasibnya belum menentu, hal tersebut jelas menimbulkan kegusaran para rekanan di Aceh Tenggara.

Karena itu menurut dia, wajar saja jika berbagai elemen masyarakat merasa was-was menyusul lambannya kinerja pihak UKPBJ dan pihak Sekdakab.

“Mengurus dan menyelesaikan 3 paket proyek saja rumit dan membutuhkan waktu yang panjang, apalagi untuk menayangkan ratusan paket proyek lainnya, pasti akan semakin berlarut-larut lagi,” ujar Musiadi.

Karena itu, dewan khususnya komisi A sangat menyesalkan dan menyayangkan kinerja pihak UKPBJ yang masih mengecewakan tersebut.

“Saya berharap Pj Sekdakab dan Pj Bupati lebih peduli terkait lambannya pengumuman paket proyek 2024 ini. Kita berharap Pj Sekdakab mendorong pihak UKPBJ mempercepat proses lelang paket proyek 2024 ini,” ujar Musiadi diamini anggota komisi A lainnya.

“Jika memang tak ada respon dan tak ada perubahan terkait percepatan lelang atau pengumuman paket proyek 2024, kita dari komisi A DPRK, akan berupaya mendorong teman lainnya melakukan rapat dengar pendapat dan akan memanggil pihak UKPBJ atau Pj Sekdakab,” tambahnya.

Apalagi saat ini, terang Musiadi yang kembali terpilih menjadi anggota DPRK tersebut, ada kegiatan prioritas pendukung PON XXI Aceh – Sumut 2024 yang diberikan pada Pemkab Aceh Tenggara.

Kegiatan tersebut mulai dari yang dipercayakan dan dicantolkan pada Dinas Perkimtan, PUPR , Dinas Parpora, semuanya belum dilelang, padahal kegiatan tersebut merupakan kegiatan nasional karena merupakan pendukung PON khususnya cabor Arung Jeram.

Bahkan anehnya lagi, 3 paket yang telah diumumkan pihak UKPBJ ternyata tidak termasuk dalam proyek pendukung PON XXI 2024,

Kabag UKPBJ, Setdakab, Indra Utama.ST Senen (20/5) mengatakan, limit waktu yang tersedia masih memungkinkan untuk digunakan pihak rekanan proyek menyelesaikan kegiatan tahun 2024 ini, kendati tahapan lelang baru selesai bulan Juni mendatang.(Sultan Habibi)

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…