Home » Aceh » Daya Serap APBA 2024 Sangat Rendah Akibat Polemik di Internal Pemerintah Aceh

Daya Serap APBA 2024 Sangat Rendah Akibat Polemik di Internal Pemerintah Aceh

IMG-20240517-WA0003

BANDA ACEH – Berdasarkan data yang tayang di monitor P2K APBA 2024 secara real time sampai dengan tanggal 15 Mei 2024 realisasi phisik mencapai 21,9% dan Realisasi Keuangan 19,5% padahal Tahun Anggaran 2024 sudah masuk pada akhir simester pertama. Jika melihat dari data yang ada PJ.Gubernur Aceh masih mendapat raport merah apalagi bulan oktober sudah masuk tahun politik dimana Pj. Gubernur Aceh dituntut sukses dalam pelaksanaan Pilkada serentak di Provinsi Aceh.

Hal ini diungkapkan Koordinator Transparansi Tender Indonesia (TTI), Nasruddin Bahar, Jum’at 17 Mei 2024.

Dia melanjutkan, pada tanggal 8 hingga 20 september 2024 Aceh jadi tuan rumah PON ke XXI dimana perlehatan akbar tersebut dibuka langsung oleh Presiden.

“Jika melihat kedua even tersebut Pilkada serentak dan PON ke 21 maka tidak ada waktu buat Pj Gubernur Aceh untuk bermain main dan menghabiskan waktu untuk mutasi Pejabat. Alahkan bijaknya Pj Gubernur Aceh Focus pada kegiatan Nasional agar bisa berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Pj Gubernur Aceh tidak perlu terlibat terlalu jauh sampai dengan masalah tekhnis pemerintahan berikan saja otoritas penuh kepada Kepala SKPA masing-masing,”ujarnya.

Menurut Nasruddin, jika Pj Gubernur Aceh lalai dan disibukkan dengan urusan politik maka dapat dipastikan daya serap anggaran tidak sesuai dengan target. Dari data yang muncul pada LPSE Aceh masih sangat minim jumlah paket yang ditayang untuk ditender padahal ratusan paket yang perlu pelaksanaan segera belum diserahkan dokumen tendernya kepada Biro Pengadaan Barang dan Jasa.

“Isu mutasi di kalangan SKPA yang sangat kencang akhir akhir ini membuat suasana kantor menjadi tidak normal, semangat kerja kepala SKPA menjadi menurun padahal ketika pelantikan Pj. Gubernur Aceh sudah diingatkan tidak ada mutasi pejabat kecuali keadaan sangat mendesak misalnya ada pejabat yang berhalangan tetap atau meninggal dunia,”katanya.

Pj Gubernur Aceh juga diminta focus aja pada agenda besar yaitu pelaksanaan PON dan Pilkada serentak jangan urus hal hal kecil yang seharusnya bisa dikerjakan oleh kepala SKPA masing masing. “Jika masih ada pemblokiran Akun SKPA mulai sekarang dibuka saja jangan terkesan PJ.Gub Aceh otoriter dan egois,” pungkasnya.[]

Tags

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…