SUBULUSSALAM_ Usai disomasi oleh rekanan yakni CV Lae Singkohor terkait pembayaran proyek yang telah rampung. Pemerintahan Kota (Pemko) Subulussalam melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) kembali mendapat surat permohonan bayar tagihan listrik dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) kota setempat.
Didalam isi surat yang dilayangkan PLN dituliskan, apabila dalam bulan ini (Mei) tidak juga dilakukan pelunasan atau pembayaran maka pihak PLN akan memutus aliran listrik di Disdukcapil.
Mengetahui Pemko Subulussalam disomasi PLN terkait tagihan listrik, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kota Subulussalam, Dolly S Cibro ikut meradang. Pasalnya, Pemko Subulussalam dipenghujung masa jabatan walikota masih meninggalkan banyak masalah.
“Pemerintahan Subulussalam saat ini hanya sibuk pencitraan, sedangkan honorarium perangkat kampong, insentif dokter spesialis dan tagihan listrik di Disdukcapil belum terbayarkan,” sampai Dolly, Rabu, 8 Mei 2024.
Lebih lanjut kata dia, terkait tagihan listrik yang belum dibayarkan di Disdukcapil, jika sampai terjadi pemutusan aliran listrik maka akan sangat menyulitkan masyarakat dalam hal pengurusan administrasi.
“Jika aliran listrik Disdukcapil sampai diputus, akan mengakibatkan aktifitas di Disdukcapil itu lumpuh dan sangat mempersulit masyarakat dalam melakukan pengurusan administrasi penduduk dan pecatatan sipil,” terang Dolly.
Menurut Dolly S Cibro, Walikota Subulussalam hanya memperlihatkan kegiatan serimonial, yang tidak terlalu penting. Dolly menilai jika pemerintahan kota Subulussalam telah gagal.
“Oleh karena itu, saya sebagai salah satu anggota DPR kota Subulussalam dari Partai Demokrat Fraksi Sada Kata mengatakan kepemimpinan pemerintahan kota Subulussalam gagal,” tandas Dolly. (JD)








