Home » Pemerintah » Sebelum Berakhir Apdesi Minta Walikota Subulussalam Selesaikan Honorarium Tahun 2023 – 2024

Sebelum Berakhir Apdesi Minta Walikota Subulussalam Selesaikan Honorarium Tahun 2023 – 2024

InShot_20240506_152114906

SUBULUSSALAM – Sebelum berakhirnya masa jabatan Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam, Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kota setempat, meminta agar menyelesaikan seluruh honorarium Kepala Kampong dan Perangkat Kampong tahun 2023 dan 2024.

Pasalnya, dimasa kepemimpinan Bintang Salmaza (BISA) sebagai Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam masih menyisakan honorarium seluruh Perangkat Kampong selama 8 (Delapan) Bulan.

Delapan bulan tersebut terhitung, 3 (Tiga) bulan sisa kurang bayar pada tahun 2023 dan 5 (Lima) bulan di tahun 2024.

Hal tersebut, disampaikan Ketua DPC APDESI Kota Subulussalam Zulfan, dalam keterangan persnya kepada media ini, Senin, 6 Mei 2024.

Dikatakannya, honorarium seluruh Perangkat Kampong Se-Kota Subulussalam tahun 2023 masih menyisakan tiga bulan belum dibayarkan oleh Pemerintah Kota Subulussalam ditambah lagi lima bulan di tahun anggaran 2024.

“Kami berharap Walikota Subulussalam disisa masa jabatanya pada bulan ini dapat memerintahkan Kepala Dinas terkait agar segera membayar sisa untang Pemko Subulussalam terhadap Pemerintah Kampong/Desa, di Kota yang kita cintai ini,” sampai Zulfan.

Dilanjutkannya, hal tersebut sudah sesuai dengan amanat Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) paling sedikit 10 persen dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi dari Dana Alokasi Khusus (DAK atau DAU.

Disini, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Apdesi Kota Subulussalam ini sangat mengharapkan kebijakan Pemko setempat agar segera mempercepat menyelesaikan hak-hak aparatur kampong se-Kota Subulussalam itu.

Tidak hanya itu saja, Apdesi juga menagih janji dan komitmen Walikota Subulussalam, pada Tahun 2023 yang mengatakan honorarium aparatur kampong akan dibayar per Bulannya.

Menyisakan kekecewaan bagi Apdesi Subulusalam, lantaran hingga saat ini haknya belum juga dibayar selama tiga bulan di Tahun 2023, ditambahlagi lima bulan di tahun 2024.

“Ini menjadi PR bagi kami, jika pak Walikota Subulussalam meninggalkan jabatanya yang masih menyisakan adanya utang kepada seluruh para Perangkat Desa,” pungkasnya.

Zulfan pun berharap kepada Bintang-Salmaza (Bisa) sebagai Wali dan Wakil Walikota Subulussalam untuk memberikan solusi yang terbaik dalam mengatasi persoalan tersebut.

“Demi keberlangsungan berbagai aktivitas dan operasional di kampong kami berharap kepada Pemko Subulussalam untuk segera menyelesaikan pembayaran Honorarium perangkat kampong di Tahun 2023 dan 2024,” cetus Zulfan.

Berdasarkan informasi yang beredar, masa jabatan Bintang-Salmaza sebagai Wali dan Wakil Walikota Subulussalam akan berakhir di pertengahan bulan Mei 2024 ini. (JD)

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…