Home » Pemerintah » Pemerhati Kebijakan Kota Subulussalam Sebut Sekda Lecehkan Lembaga DPR

Pemerhati Kebijakan Kota Subulussalam Sebut Sekda Lecehkan Lembaga DPR

images

SUBULUSSALAM_ Menanggapi statemen Sairun, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Subulussalam terkait rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) setempat tentang pembatalan pemilihan BPK yang tuai kontroversi. Safran Kombih, pemerhati kebijakan pemerintah kota Subulussalam menilai Sekda Subulussalam telah melecehkan lembaga DPR.

Menurutnya, sebagai Sekda, Sairun seharusnya dapat mempertimbangkan rekomendasi dari pengawas eksekutif dan mengajak bermusyawarah, tidak perlu saling berbalas pantun.

Tidak hanya itu saja, menurut Safran, Sekda Subulussalam ini terlalu mencampuri yang bukan urusannya. Terkesan, Sekda Subulussalam telah membangun sekat antara lembaga legislatif dan eksekutif di pemerintahan kota Subulussalam itu.

“Eksekutif menyalahkan legislatif, ini tidak pernah terjadi dimana pun, hanya ada di kota Subulussalam. Harusnya Sekda ini dapat memediasi antara legislatif dan eksekutif bukannya malah memisahkan ke dua lembaga ini,” jelas Safran, Minggu, 5 Mei 2024.

Safran berharap agar Sekda Subulussalam dapat belajar lagi terkait Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) nya menjabat sebagai Sekda dan dapat sesegera mungkin mengetahui istimewa nya lembaga DPR itu.

“Mudah-mudahan pak Sekda Kota Subulussalam yang terhormat ini dapat lebih mengetahui Tupoksinya, agar tidak typo dalam memberikan statemen kepada publik, malu kita sebagai warga Kota Subulussalam,” pungkas Safran.

Sebelumnya, penjaringan Badan Permusyawaratan Kampong (BPK) se Kota Subulussalam ini tuai kontroversi. Lantaran di duga bertentangan dengan perwal.

Seperti yang disampaikan Syahbudiono ketua Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) Kota Subulussalam. Menurutnya, penjaringan BPK se Kota Subulussalam kali ini, terkesan sangat bertentangan dengan Perwal yang di maksud.

Berujung, DPR melakukan pemanggilan terhadap DPMK dan Camat se Kota Subulussalam. Disana, DPR merekomendasikan agar Pemko Subulussalam menunda pemilihan BPK se Kota Subulussalam tersebut.

Namun Sekda Subulussalam malah menyebutkan, apa yang dilakukan DPR Subulussalam itu salah masuk kamar karena rekomendasi pembatalan pemilihan BPK. (JD)

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…