Home » Daerah » Kontroversi Penjaringan BPK se Kota Subulussalam, DPR Panggil DPMK dan Camat

Kontroversi Penjaringan BPK se Kota Subulussalam, DPR Panggil DPMK dan Camat

IMG-20240503-WA0025

SUBULUSSALAM_ Menanggapi kontroversi penjarinagn Badan Permusyawaratan Kampong (BPK) se Kota Subulussalam, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memanggil Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampong (DPMK) serta para Camat setempat, Jumat, (3/05/24).

Pasalnya, penjaringan BPK itu mengangkangi Peraturan Walikota (Perwal) Kota Subulussalam, hingga menuai kontroversi.

Seperti yang disampaikan Syahbudiono, ketua Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) Kota Subulussalam.

Penjaringan BPK saat ini jelas bertentangan dengan Perwal Subulussalam di bagian kesatu umum Pasal 2 Poin ke 4, mengatakan:

Panitia pemilihan sebagaimana di maksud pada ayat (2) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota BPK dalam jangka 6 (Enam) Bulan sebelum keanggotaan BPK berakhir.

Menanggapi kontroversi terkait penjaringan BPK itu, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kota Subulussalam, langsung melakukan pemanggilan terhadap DPMK dan para Camat.

DPR Subulussalam, merekomendasikan kepada DPMK dan ke Lima Camat se Kota Subulussalam agar pemilihan Badan Permusyawaratan Kampong (BPK) yang direncanakan pada tanggal 11 Mei 2024 mendatang ini ditunda.

Alasan penundaan tersebut, lantaran tidak ada urgenya dan disinyalir mengangkangi Perwal Subulussalam.

“Kita merekomendasikan kepada Kadis PMK dan seluruh Camat agar menunda Pemilihan BPK se Kota Subulussalam pada 11 Mei 2024, karena tidak ada urgenya dan mengangkangi Perwal,” ujar Bahagia Maha, anggota Komisi A, DPRK Subulussalam.

Berdasarkan informasi yang di himpun saat ini pemanggilan DPR terhadap DPMK dan para Camat se Kota Subulussalam itu masih berlangsung. (JD)

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…