Home » Internasional » AS Tolak Penyelidikan ICC atas Kejahatan Perang Israel di Gaza

AS Tolak Penyelidikan ICC atas Kejahatan Perang Israel di Gaza

karine-jean-pierre_169

JAKARTA_ AS menentang penyelidikan International Criminal Court (ICC) atas gempuran Israel ke Gaza. Penentangan itu disampaikan di tengah kekhawatiran Israel menerbitkan surat perintah penahanan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.

“Kami sudah sangat jelas mengenai penyelidikan ICC, kami tidak mendukung itu. Kami tidak percaya mereka mempunyai yuridiksi,” kata Sekretaris Pers Gedung Putih Karine Jean-Pierre, seperti diberitakan AFP, Senin (29/4).

The New York Times mengutip para pejabat Israel yang mengatakan bahwa Netanyahu mungkin termasuk di antara orang-orang yang bakal didakwa. Pengadilan juga mempertimbangkan dakwaan terhadap para pemimpin Hamas, kata mereka.

Netanyahu diberitakan sudah menyinggung permasalahan tersebut kepada Presiden AS Joe Biden melalui telepon pada akhir pekan lalu, Minggu (28/4).

Namun, Jean-Pierre tidak mengonfirmasi pemberitaan tersebut, termasuk yang menyebutkan permintaan Netanyahu kepada Biden untuk mencegah pengadilan mengirimkan surat perintah penahanan atas para pejabat Israel.

“Fokus utama dari seruan itu jelas adalah kesepakatan penyanderaan dan gencatan senjata, serta pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza,” kata Jean-Pierre.

ICC belum mengomentari pemberitaan tersebut. Namun, sejumlah pejabat Israel dalam beberapa hari terakhir mengatakan upaya apa pun yang dilakukan pengadilan untuk mengambil tindakan terhadap Israel adalah tindakan “keterlaluan.”

Salah satunya adalah komentar langsung dari Netanyahu yang dituangkan di media sosial pada Jumat (26/4).

“Di bawah kepemimpinan saya,Israel tidak akan pernah menerima upaya apa pun yang dilakukan ICC untuk melemahkan hak membela diri,” kata Netanyahu di X atau Twitter.

Meskipun ICC tidak akan memengaruhi tindakan Israel, hal itu akan menjadi preseden berbahaya yang mengancam tentara dan pejabat di semua negara demokrasi yang memerangi terorisme biadab dan agresi yang tidak disengaja.”

Menteri Luar Negeri Israel Katz turut mengatakan negaranya “tidak akan tunduk atau tergoyahkan” oleh ancaman hukum tersebut.

“Jika surat perintah tersebut dikeluarkan, maka hal itu akan merugikan para komandan dan tentara IDF (tentara Israel) dan memberikan dorongan moral kepada organisasi teroris Hamas dan poros Islam radikal yang dipimpin oleh Iran yang kami lawan,” kata Katz. akhir minggu.

Amerika Serikat maupun Israel bukan anggota ICC. Namun, ICC membuka penyelidikan pada 2021 terhadap Israel serta Hamas dan kelompok bersenjata Palestina lainnya atas kemungkinan kejahatan perang di wilayah Palestina.

Jaksa ICC Karim Khan mengatakan penyelidikan sekarang meluas ke permusuhan sejak serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober.

ICC adalah satu-satunya pengadilan independen di dunia yang dibentuk untuk menyelidiki pelanggaran paling berat yang dilakukan oleh tersangka, termasuk genosida, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Mereka sebelumnya telah mengeluarkan surat perintah kepada para pemimpin nasional – yang terbaru adalah Presiden Rusia Vladimir Putin atas invasi ke Ukraina.

Meskipun prospek penangkapan dalam kasus-kasus seperti ini masih kecil, surat perintah penangkapan dapat mempersulit para pemimpin untuk melakukan perjalanan ke luar negeri. (CNN) 

 

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…